Pemilukada Langsung Butuh Penyempurnaan

pilkada-langsung

PALEMBANG, KS-Rencana pemerintah untuk meninjau ulang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) langsung, masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dikalangan pengurus partai politik (parpol) di Sumatera Selatan (Sumsel), juga terjadi pro dan kontra dengan rencana itu.

Fungsionaris DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumsel, Yuswar Hidayatullah menilai, pemilukada langsung memang perlu disempurnakan kembali, agar tidak menimbulkan kemudharatan dalam pelaksanaanya.

“Bisa saja dikembalikan ke DPRD, seperti dulu. Namun aturannya, harus dirubah lebih dahulu. Tetapi sebaiknya, pemilukada tetap dilakukan secara langsung. Yang perlu diperbaiki, adalah sistemnya,” jelas Ketua Komisi I DPRD Sumsel ini, ketika dibincangi, Senin (28/10).

Sebab ungkap Yuswar, saat pemilukada diserahkan ke DPRD  akan banyak menimbulkan protes dari masyarakat mulai dari adanya dugaan korupsi, money politik di DPRD dan lainnya.

“Sebaiknya tetap dipilih oleh rakyat secara langsung, namun harus diikuti oleh komitmen parpol untuk memberikan pendidikan politik ke masyarakat, pengetatan anggaran, dan ketegasan aturan,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumsel, Ramlan Holdan setuju jika pemilukada dikembalikan ke DPRD. Ia beralasan pemilukada langsung, terlalu banyak mudharatnya dibandingkan maslahatnya.

“Pemilukada langsung, memang harus ditinjau ulang. Disatu sisi, memang ini kemunduran demokrasi. Namun itu harus dilakukan, dibandingkan pemilukada langsung tersebut justru banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya,” kata Ramlan.

Ia menilai, baik masyarakat maupun elite politik belum siap dengan pemilukada langsung. Sebab masyarakat dan elite politik, belum siap melaksanakan demokrasi tanpa money politics.

Akibatnya, calon kepala daerah yang bertarung di pemilukada menurut Ramlan,  harus mengeluarkan biaya yang besar. Untuk calon bupati yang belum populer, setidaknya harus mengeluarkan Rp50 miliar. Sedangkan calon kepala daerah, yang sudah populer di masyarakat, bisa lebih rendah yakni sekitar Rp35 miliar.

“Biaya yang dikeluarkan ini, bisa lebih besar jika pemilukada itu digelar di perkotaan seperti Palembang yang mata pilihnya lebih dari 1 juta. Padahal saat mereka jadi kepala daerah, biaya yang sudah dikeluarkan itu tidak akan tertutupi dari gaji mereka sebagai kepala daerah. Sehingga praktek korupsi , rentan terjadi,” ucapnya.

Efek negatif lainnya, terjadinya gesekan di tingkatan masyarakat. Profesionalisme pegawai negeri sipil (PNS) juga hilang, karena PNS harus mendukung salah seorang calon kepala daerah jika ingin jabatannya aman.

“Dengan berbagai pertimbangan inilah, dalam Musyawarah Besar (Mubes) Nahdlatul Ulama (NU), di rekomendasikan agar pemilukada langsung untuk ditinjau ulang. Putusan NU ini, juga di adobsi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memfatwakan pemilukada langsung ditinjau ulang,” tukasnya.

Teks     : Dicky Wahyudi
Editor  : Imron Supriyadi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *