Banyak Perda tak Efektif

PERDA

PALEMBANG, KS-Kementerian Dalam Negeri, membatalkan 173 Peraturan Daerah (Perda) dari tiga ribu Perda yang diajukan Pemerintah Daerah pada kurun 2012 lalu. 173 perda itu menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, dibatalkan dengan berbagai pertimbangan misalnya melanggar aturan yang lebih tinggi atau lainnya.

“Suatu perda bisa dibatalkan, setelah dilakukan pendalaman dan pengkajian mendalam mengenai latar belakang, dasar, dan tujuan Perda itu sendiri dibuat.

Waktu yang dibutuhkan untuk mengkaji satu perda,  sekitar satu bulan. Setelah itu dibutuhkan waktu selama 14 hari untuk mengambil keputusan apakah perda itu dibatalkan atau tidak,” kata Gamawan di Jakarta beberapa waktu lalu.

Bagaimana di Sumsel ?, ternyata berdasarkan data Kementrian Keuangan di 2008, Sumsel menempati nomor urut satu dari raperda yang dibatalkan. Jumlahnya menurut Dirjen Perimbangan Keuangan pada Kementrian Keuangan, ada 204 raperda.

Sedangkan di 2011 lalu, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BPKPMD) Sumsel mengusulkan ada 88 perda yang di evaluasi.  “Perda ituberasal dari kabupaten/ kota se-Sumsel. Namun yang paling banyak berada di kota dan sebagian di kabupaten, mengingat laju investasi di perkotaan seperti Kota Palembang relatif tinggi,” kata Kepala BPKPMD Sumsel, Permana beberapa waktu lalu.

Perda-perda itu kata Permana diusulkan ke Kemendagri, untuk di evaluasi dengan alasan menghambat investasi misalnya perda tentang izin prinsip, izin pertambangan, izin retribusi, izin pengangkutan, dan izin berkaitan dengan perkebunan dan lainnnya.

Fakta tersebut menunjukkan banyak perda yang tidak efektif saat diberlakukan. Pengamat sosial dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Alfitri menyebut, harusnya perda yang dihasilkan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.

“Selama ini saya melihat, banyak perda justru yang tidak berpihak pada masyarakat.  Sebab jika berpihak, tentu berimplikasi positif dengan kehidupan masyarakat,” kritik Alfitri beberapa waktu lalu.

Bahkan sebut Alfitri, ada sebuah penelitian yang menyebutkan, aspirasi yang diserap anggota Dewan dari masyarakat hanya 20 persen saja yang masuk ke APBD atau menjadi perda, sisanya lebih banyak ditentukan oleh kemauan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Kondisi ini sambungnya, tak sebanding dengan sejumlah fasilitas yang didapatkan anggota dewan.  Untuk anggota DPRD Sumsel saja misalnya, fasilitas yang didapatkan mulai dari kendaraan dinas, pakaian dinas, hingga kenaikan tunjangan perumahan dan biaya perjalanan dinas sampai dana aspirasi.

Sementara itu pengamat politik dari Unsri, Joko Siswanto menyebut seharusnya dewan membuka pintu seluas-luasnya kepada masyarakat Sumsel untuk mengakses pembentukan perda.

Tujuannya tidak lain, agar perda yang disusun tersebut saat ditetapkan tidak sia-sia karena mendapatkan tentangan masyarakat.  “Harusnya dewan memberikan kesempatan luas-luasnya kepada masyarakat, untuk terlibat dalam pembuatan perda sehingga saat diberlakukan perda itu efektif,” kata Joko.

Joko juga mengkritik mahalnya harga pembuatan perda di Sumsel yang mencapai Rp300 juta.  “Saya melihat harga pembuatan perda itu juga, masih terlalu mahal.  Biaya tinggi karena banyak dihabiskan untuk jalan-jalan, yang dikemas dalam study banding. Rapat-rapat dalam penyusunan  Program Legislasi Daerah (Prolegda),  hanya diisi dengan rutinitas,”kritiknya.

Satu Perda Bernilai Rp300 Juta

Peraturan daerah (Perda), menjadi produk hukum di setiap daerah. Berapa perda yang dihasilkan setiap tahunnya, menjadi salah satu ukuran kinerja anggota dewan di setiap daerah. Bagaimana di Sumsel ?

Di 2010, DPRD Sumsel hanya menghasilkan 18 perda saja sedangkan 2011 hanya ada 11 perda yang dihasilkan. Data yang dimiliki Kabar Sumatera, Badan Legislasi (Banleg) DPRD Sumsel mengklaim selama periode 2009-2011, total ada 60 perda yang mereka hasilkan. Sementara di 2012, belum didapatkan  berapa perda yang dilahirkan. Di awal 2013,  DPRD Sumsel telah melahirkan 4 perda inisiatif dari 6 perda yang dibahas.

Ke empat perda yang dilahirkan di awal 2013 yakni Perda tentang Penumbuhan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani. Kemudian Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak, Perda tentang Pelayanan Publik dan Perda tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegda.

Sedangkan dua raperda lainya yaitu Raperda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu dan Raperda tentang Pengendalian Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Pertambangan dan Hasil Perkebunan ditunda pengesahannya. Terbaru, DPRD Sumsel mengesahkan 10 raperda menjadi perda.

Sayangnya, tidak semua perda efektif saat diberlakukan. Padahal untuk membuat satu perda, rupiah yang harus dikeluarkan dari APBD nilainya ratusan juta. Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Ali A Rasyid menyebut,  pembuatan satu perda membutuhkan dana antara Rp250 juta sampai Rp300 juta.

“Anggaran itu besar, karena jika dibentuk panitia khusus (pansusu) akan banyak dengar pendapat, konsultasi ke lembaga terkait, dan kunjungan kerja,” kata Ali ketika dibincangi beberapa waktu lalu di ruang kerjanya.

Namun jika dibandingkan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta klaim Ali, harga pembuatan satu perda itu lebih murah. “Di Yogyakarta, biaya pembuatannya bisa memakan biaya sampai Rp500 juta,” jelasnya.

Namun anggaran itu, belum dikalkulasikan dengan biaya perjalanan dinas yang harus dikeluarkan untuk membiayai anggota dewan studi banding ke luar provinsi membahas raperda guna menjadi perda.

Data yang dihimpun Kabar Sumatera, setidaknya untuk membahas satu perda ada satu kali studi banding yang dilakukan selama tiga hari.  Biaya perjalanan dinas anggota DPRD Sumsel per harinya untuk biaya penginapan dan uang makan Rp700.000, uang saku Rp200.000, transportasi lokal Rp200.000,dan uang representasi Rp500.000.

Sementara untuk pimpinan, per harinya biaya penginapan dan uang makan Rp1 juta, uang saku Rp250.000, uang transportasi lokal Rp250.000 dan uang representasi Rp1 juta. Sedangkan untuk perjalanan dalam provinsi,tiap anggota mendapatkan fasilitas biaya penginapan dan uang makan Rp550.000, uang saku Rp200.000, uang transportasi lokal Rp200.000, dan uang representasi Rp300.000.  Sementara untuk pimpinan, per harinya uang penginapan dan makan Rp700.000, uang saku Rp250.000, uang transportasi lokal Rp250.000, dan uang representasi Rp500.000.

Payung Hukum Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota).

Materi muatan perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah terdiri atas: perda provinsi yaitu perda yang berlaku di provinsi tersebut. Perda provinsi dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Kemudian perda kabupaten/kota, yakni perda berlaku di kabupaten/kota tersebut.

Perda kabupaten/kota dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/wali kota. Perda kabupaten/kota tidak subordinat terhadap perda provinsi.

Sebelum ditetapkan perda awalnya adalah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang bisa diajukan oleh pemerintah atau melalui hak inisiatif anggota dewan.

Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau bupati/wali kota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna.

Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan gubernur atau bupati/wali kota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama.

Teks       : Dicky Wahyudi

Editor    : Imron Supriyadi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *