UMP 2014 Diusulkan Rp2,5 Juta

duit

PALEMBANG, KS-Setiap tahun, pemerintah provinsi (pemprov) menaikkan upah minimum provinsi (UMP). Namun tak jarang, UMP tersebut hanya diatas kertas karena masih banyak pengusaha yang belum membayar upah karyawannya, sesuai UMP.

Bagaimana dengan 2014 ?, walau belum dibahas namun Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumatera Selatan (Sumsel), mengusulkan UMP Sumsel 2014 naik antara 25 persen sampai 30 persen dari UMP 2013.

“Kita minta Pemrov Sumsel, menaikkan UMP Sumsel 2014 antara 25 persen sampai 30 persen atau antara Rp2 juta sampai Rp2,5 juta,” kata Ketua SPSI Sumsel, MP Nasution ketika dibincangi, kemarin.

Kenaikan tersebut menurutnya, cukup realistis. Nasuton menyebut, mereka mempunyai pertimbangan dengan angka tersebut, yakni kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako) dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu urainya, telah mengakibatkan kenaikan biaya hidup di Sumsel.. Sehingga wajar sambungnya, jika UMP Sumsel juga ikut naik antara Rp2 juta sampai Rp2,5 juta.

“Angka ini, sebenarnya belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi patokan kenaikan UMP. Namun angka itu, sudah cukup mendekati KHL. Kita akan perjuangkan ini, baik melalui media massa maupun melalui aksi massa,” bebernya.

Bagaimana dengan pelaksanaan UMP Sumsel 2013 ?, menurut Nasution, masih banyak perusahaan di Sumsel yang tidak menjalankan surat keputusan (SK) Gubernur Sumsel tentang UMP Sumsel 2013 tersebut.

Walau pun begitu sayangnya kata Nasution, tidak ada pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Disnaker harusnya pinta dia, bertindak tegas dengan memberikan sanksi kepada perusahaan yang membangkang terhadap SK Gubernur Sumsel itu.

“Memang UMP Sumsel 2013, sempat digugat oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel ke Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Palembang. Namun PTUN, kemudian memutuskan menolak gugatan itu. Artinya SK itu, sudah sah secara hukum sehingga jika ada perusahaan yang melanggarnya, harusnya Disnaker memberikan sanksi,” ucapnya.

Kedepan SPSI meminta pemprov melalui Disnaker, untuk lebih ketat mengawasi pelaksanaan UMP. Sebab urainya, UMP tersebut menyangkut hajat hidup kaum pekerja di Bumi Sriwijaya ini.

“Kedepan, agar tidak ada lagi penolakan dari salah satu pihak maka penentuan UMP harus didasari atas survey yang dilakukan bersama antara perwakilan buruh dan pengusaha serta pemerintah. Pemerintah sifatnya, hanya melegalkan. Kepada pekerja, kita juga menghimbau jika sudah ada kenaikan UMP maka harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas kerja,” tukasnya.

Teks     : Imam Mahfudz Ali
Editor  : Dicky Wahyudi




3 thoughts on “UMP 2014 Diusulkan Rp2,5 Juta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *