Tertibkan Alat Peraga Kampanye

pilkada-langsung

TIAP saat menjelang pemilihan umum ,  baik  itu pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada), Pemilu Legislatif (Pileg) maupun pemilihan presiden (Pilpres), alat peraga kampanye bertebaran di mana. Baik itu berupa baleho, spanduk banner dan lain-lainnya. Kondisi tersebut menjadikan lingkungan perkotaan terkesan tak tertib dan semrawut. Agar kesemrawutan makin menambah kesan amburadul, maka satuan Polisi Pamongpraja  (Pol PP) Palembang gencar menertibkan alat praga kampanye baik berupa spanduk, baliho maupun bendera partai yang terpasang di kawasan larangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2009.
Perwali tersebut mengatur kawasan larangan pemasangan baliho, spanduk atau bendera baik individu maupun partai politik karena itu ketika terpasang alat kampanye di lokasi yang diatur Perwali maka langsung ditertibkan.

Kita mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Satpol PP Palembang dengan dasar penerapan Perwali tersebut. Memang hingga kini  belum ditetapkan zona kampanye Pemilu 2014 namun Perwali jelas mengatur daerah-daerah yang dilarang pemasangan alat kampanye atau promosi. Apalagi pihak Pol PP  secara rutin melakukan penertiban spanduk dan baliho pada 23 titik jalan dan lokasi larangan lain.
Penertiban tersebut dilakukan sebagai upaya tetap menjaga keindahan kota pempek. Sebab walaupun, mendekati massa kampanye keindahan dan kenyaman kota menjadi fokus pemkot untuk dipertahankan.
Di sisi lain,  Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Palembang Altur  juga menengarai   zona kampanye yang disiapkan bersama KPU setempat belum ditetapkan hingga kini. Sebab penentuan zona kampanye masih dalam proses sehingga belum disepakati tetapi dipastikan setiap kelurahan akan disiapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Jadi  sebanyak 107 kelurahan dan 16 kecamatan di kota yang dibelah Sungai Musi  belum ditetapkan di mana yang menjadi tempat konsentrasi pemasangan alat peraga. Di samping itu, khusus pemasangan alat kampanye di zona yang disiapkan tersebut harus memenuhi ketentuan dan aturan yang ditetapkan oleh KPU.

Kita mengharapkan suasana tertib benar-benar dapat dipelihara dengan baik oleh masyarakat kontestan Pemilu legislative dan tim sukses masing-masing agar mematuhi dan menaati semua peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tetapi kalau di sana sini masih ditemukan peserta Pemilu yang melakukan pelanggaran, maka kita harapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya tidak tinggal diam. Mereka harus menyurati konstestan tersebut dan berkoordinasi dengan Pol PP untuk penertibannya. Dengan demikian pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan tertib aman dan menjadikan rakyat benar-benar dapat memberikan hak politiknya dengan sebaiknya untuk menentukan wakilnya di DPR atau pemimpinnya  baik di level presiden, gubernur maupun bupati dan walikota. Dengan demikian demokrasi yang membawa kemaslahatan bagi semua bukan hanya impian semata. (Sarono P Sasmito)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *