Proyek Pembangkit Listrik, Rusak Ratusan Hektara Hutan Lindung

Proses pembangunan dua pembangkit listrik yang ada di perbatasan tiga wilayah yakni Kota Pagaralam

Proses pembangunan dua pembangkit listrik yang ada di perbatasan tiga wilayah yakni Kota Pagaralam

PAGARALAM, KS—Proses pembangunan dua pembangkit listrik yang ada di perbatasan tiga wilayah yakni Kota Pagaralam, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim, mengakibatkan ratusan hektare hutan lindung di kawasan Bukit Barisan, rusak berat.

Kerusakan juga terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Indikat, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagaralam.

Pantauan Kabar Sumatera, Minggu (27/10), di lapangan, adanya kerusakan hutan lindung itu terjadi di Desa Segamit, Kecamatan Semende Darat Ulu, berbatasan dengan Dusun Rimba Candi, Kecamatan Dempo Tengah, dan Desa Bangke, Kacamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat, berbatasan dengan Dusun Talang Kubangan, Kecamatan Dempo Selatan.

Kerusakan tersebut bukan hanya terjadi di kawasan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) yang dikerjakan PT Prem Energy dan Pembangkit Listrik Minihedro (PLTMH) dan PT Grenn Lahat.

Termasuk pula adanya pembukaan lahan baru untuk jalan menuju lokasi sekitar 10 kilometer dari Kota Pagaralam, dengan lebar sekitar 8 hingga 20 meter. Tak hanya itu, sejumlah kawasan di sekitar Indikat bukan hanya sudah merusak DAS, tapi termasuk perambahan lahan memasuki daerah Kota Pagaralam.

“Sebetulnya, kedua proyek pembangunan pembangkit listrik milik swasta ini, baik yang dikerjakan oleh PT Preme Energy dan PT Grenn Lahat, sudah banyak merusak hutan lindung yang berada diperbatasan Kota Pagaralam, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muaraenim,” ujar Ketua LSM Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (Ampuh), Sumsel, Didik, Minggu (27/10).

Menurutnya, kedua perusahaan ini sudah jelas tidak memiliki izin lingkungan dan analisis dampak lingkungan (Amdal) proyek PLTMH, dan kemungkinan besar demikian juga dengan (PLTPB).

“Misalkan pembangunan kedua proyek pembangkit listrik ini mengantungi izin dari kementerian maupun pemerintah pusat, pastinya  tertebih dahulu melakukan pengkajian dan melihat lokasinya dimana,” ujarnya.

Ia menambahkan, yang menjadi khawatiran,  persoalan ini hanya menerima laporan dari pihak terkait saja seperti Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, Camat, Lurah atau Kepala Desa.

“Saat ini mereka paham dan mengerti bagaimana struktur alam dan letak hutan yang akan dibebaskan untuk proyek tersebut. Apalagi posisinya berada di jajaran Bukit Barisan yang merupakan hulu sungai,” sebutnya.

Setelah banyak hutan rusak, kata dia, sejauh ini kerap  timbul bencana alam mulai dari banjir bandang, kekeringan dan kebakaran hutan termasuk tanah longsor.

“Sejauh ini marak beredar informasi yang mengatakan keberadaan kedua proyek tersebut melibatkan kepada daerah. Selain itu ditempat tersebut diduga kuat memiliki kandungan emas dan bahan baku tambang lainnya,” bebernya.

Didik memprediksi, jika hanya proyek listrik saja yang digarap, mengapa lebih dari 100 hektare lahan dilakukan pembebasan, termasuk kawasan hutan lindung.

“Ketiga pemerintah daerah tersebut harus lebih selektif mengawasi wilayahnya, jangan sampai pengrusakan hutan berkedok proyek listrik juga melibatkan pemerintah setempat,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Kota Pagaralam, Imam Pasli SSTP MSi mengatakan, memang kedua proyek pembangkit listrik tersebut berada di perbatasan wilayah Kota Pagaralam, Lahat dan Muaraenim.

“Sejauh ini kita tengah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu guna mengetahui kebenaran kerusakan hutan lindung dan DAS yang berada di daerah perbatasan Kota Pagaralam dan beberapa daerah lainnya,” ujarnya.

Meski begitu, kata dia, jika memang ada indikasi kerusakan hutan lindung, pihaknya akan memberikan teguran dan meminta pertangungjawaban kepada beberapa perusahaan tersebut. “Jika terbukti melakukan pengerusakan hutan lindung, pastinya mereka  akan berhadapan dengan hukum,” kata Iman.

Teks: Antoni Stefen

Editor : Junaedi Abdillah




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *