Pemilukada Langsung tak Mendidik Masyarakat

pilkada-langsung

PALEMBANG, KS-Paska di tahannya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap terkait sengketa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Kalteng), perdebatan untuk pemilukada diserahkan kembali ke DPRD atau tetap dipertahankan dipilih secara langsung, kian mencuat.

Di Sumatera Selatan (Sumsel), Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung wacana pemilukada kembali dipilih oleh DPRD sebagaimana sebelumnya. Alasannya menurut Ketua MUI Sumsel, Sodikun, pemilukada langsung dinilai tidak ada manfaatnya untuk masyarakat.

“Pemilukada langsung, lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Karenanya, kita mendukung gagasan pemerintah untuk menghapuskan pemilukada langsung,” kata Sodikun yang dibincangi saat diskusi mingguan yang digelar KNPI Sumsel, kemarin di Gedung Pemuda, Jalan Aerobik, Palembang.

Ia menyebut, pemilukada langsung lebih banya menghasilkan pembusukan bagi publik. Pemilukada langsung juga urainya, tidak mendidik masyarakat. Yang ada justru, membodohi masyarakat.

Itu belum ditambah, dengan mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan seorang calon kepala daerah. “Jika calon yang bertarung, lemah dananya maka bisa dipastikan ia akan kalah. MUI sendiri, sudah mengeluarkan fatwa agar pemilukada langsung dihapus. Sebab lebih banyak mudharatnya,” ujarnya.

“Kita perlu membangun pemahaman dengan politisi, meskipun selama ini cukup susah, agar ada solusi terbaik,”sambungnya.

Pendapat tak jauh berbeda disampaikan anggota komisi III DPR RI, Ahmad Yani. Menurut politisi PPP ini, mekanisme pemilukada yang dilakukan saat ini di Indonesia perlu di evaluasi secara total.

Pemilukada saat ini kata Yani, tidak efektif. Belum ada kedewasaan berpolitik, baik dari masyarakat maupun elite politik. Sehingga pemilukada, justru melahirkan masyarakat yang pragmatis.

“Dalam pemilukada langsung, uang yang dikeluarkan banyak. Untuk menjadi bupati saja, uang yang harus dikeluarkan miliaran rupiah. Ini sudah tidak benar dan sehat lagi, yang dihasilkan bukan masyarakat sejahtera, justru menghantarkan kepala daerah jadi tersangka korupsi,” sebutnya.

Menurut Yani, hampir 50 persen kepala daerah di Indonesia harus berurusan dengan hukum akibat tersandung kasus korupsi. Hal itu jelas Yani, dikarenakan mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan kepala daerah saat pemilukada berlangsung.

“Demokrasi di Indonesia, sangat luar biasa. Amerika Serikat, yang penyebaran penduduknya sudah merata dan mapan dalam melaksanakan demokrasi saja, tidak menyelenggarakan pemilihan secara langsung. Tetapi melalui sistem elektoral. Kita, justru secara langsung. Karenanya, perlu di evaluasi total. Tetapi banyak lembaga survey, yang menolak. Itu karena mereka bakal banyak kehilangan rezeki,” tukasnya.

Teks     : Dicky Wahyudi
Editor  : Imron Supriyadi

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *