330 Ribu KK akan Ditarik

Ilst.

Ilst.

PALEMBANG, KS-Pemerintah Kota  (pemkot) Palembang, akan menarik sebanyak 330 ribu kartu keluarga (KK) yang berada ditangan masyarakat. Penarikan KK ini menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palembang, Ali Subri, dikarenakan adanya peraturan baru.

Dalam peraturan tersebut jelas Ali, semua KK harus ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil. “Kita akan mensosialisasikan aturan ini, kepada kecamatan dan masyarakat. Kemungkinan juga, untuk proses entry dan pencetakan KK tersebut, akan dilakukan di Disdukcapil. Selama ini, mekanisme yang ada, entry dan pencetakan seluruhnya di kecamatan,” jelasAli ketika dibincangi, kemarin.

Ia menyebut, sejumlah perubahan aturan ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2006 tentang Kependudukan. “Namun sampai saat ini, kita belum melakukan penarikan KK tersebut karena masih dalam pembahasan di bidang hukum. Ada dua opsi yang berkembang tentang KK, pertama apakah tetap cara lama yakni dilakukan kecamatan atau diserahkan kepada Disdukcapil,” bebernya.

Kalau pun akan ditarik, penarikannya akan dilakukan secara bertahap. KK yang ditarik, akan diganti dengan KK baru. Biaya pembuatannya, akan ditanggung pemerintah pusat. Sehingga masyarakat yang memegang KK, tidak perlu kuatir menanggung biaya pembuatan KK baru tersebut.

“Pemberlakuan aturan tersebut, agar kontrol dari pusat lebih akurat. Karena selama ini, terdapat 1000 kecamatan lebih yang harus di kontrol pemerintah pusat. Dengan aturan baru ini, maka pemerintah pusat hanya mencatat data kependudukan berdasarkan kabupaten dan kota. Artinya hanya 448 kabupaten dan kota, sehingga datanya lebih terkontrol,” ujarnya.

Ali juga menjelaskan, aturan ini sudah diberlakukan diseluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Sedangkan Palembang, baru akan dilaksanakan tahun depan. “Ini bukanlah keterlambatan, karena seluruh sistem juga telah ada. Hanya saja, untuk mengaplikasikan aturan tersebut tidak bisa secara langsung, namun secara bertahap agar lebih siap dan cepat. Pelimpahan KK ke Disdukcapil, bisa lebih menguntungkan bagi masyarakat,”ucapnya.

Ia menerangkan, di Palembang saat ini kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan sudah tinggi. Masyarakat sebutnya, sudah semakin sadar pentingnya dokumen-dokumen kependudukan tersebut seperti KK, kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran dan lainnya.

Ini bebernya, ditunjukkan dengan kepemilikan KK. Dari 385 ribu kepala keluarga di Palembang, hanya 10 persen saja yang belum memiliki KK.  “Namun bukan berarti kita sudah puas,  kita akan terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar semakin sadar pentingnya mengurus dokumen kependudukan tersebut,” tukasnya.

Teks     : Alam Trie Putra
Editor  : Dicky Wahyudi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *