KPU Sumsel Digugat ke PTUN

ILst. Hukum

ILst. Hukum

PALEMBANG, KS-KPU Sumatera Selatan (Sumsel), kembali menghadapi gugatan. Kali gugatan tersebut dilayangkan mantan Sekretaris KPU Empat Lawang yang juga Ketua Muhammadiyah Empat Lawang, Khairullah.

Gugatan dengan nomor perkara 35/G/2013/PTUN-PLG tertanggal 1 Oktober 2013tersebut, Jumat (25/10), mulai disidangkan oleh PTUN Palembang, dengan majelis hakim di ketuai Edi Sepa Surhaza SH.

Dalam persidangan tersebut, penggugat dalam surat gugatannya yang dibacakan kuasa hukumnnya, Agus Yuliono SH, meminta majelis hakim PTUN Palembang untuk membatalkan surat keputusan (SK) KPU Sumsel No 49 /KPTS/KPU-Prov-006/IX/2013, tentang penetapan anggota tim seleksi (timsel) calon komisioner KPU Empat Lawang, tertanggal 15 September 2013.

“Akibat keputusan yang dikeluarkan pihak tergugat, menimbulkan akibat hukum. Dimana penggugat, kehilangan kesempatan penggugat untuk berpartisipasi menyeleksi calon komisioner KPU Empat Lawang,” kata Agus.

“Timsel bentukan KPU Sumsel tersebut, sebagaimana dimaksud dalam SK KPU Sumsel No 49 /KPTS/KPU-Prov-006/IX/2013 itu, juga tidak memenuhi syarat. Hanya Drs Farida, yang secara kapasitas memenuhi syarat. Karenanya penggugat, meminta majelis hakim PTUN Palembang membatalkan SK itu,” harapnya.

Sementara itu komisioner KPU Sumsel, Herlambang penggugat tidak berhak mengajukan gugatan tersebut. Sebab kata Herlambang, penggugat bukanlah salah satu dari kandidat timsel. Penggugat pun  menurutnya, tidak pernah dimintai  kesediaan tergugat menjadi salah satu kandidat calon tim seleksi.

“Sehingga SK KPU Sumsel No 49 /KPTS/KPU-Prov-006/IX/2013 itu, tidak mempunyai implikasi hukum bagi penggugat.  Selain itu, SK itu sudah sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 tahun 2013 tentang Seleksi Calon Komisioner KPU provinsi, kabupaten dan kota,” jelas Herlambang.

Dalam pasal 5 (1) huruf  a, diterangkan mekanisme penetapan anggota timsel oleh KPU provinsi. KPU provinsi, meminta kesediaan calon anggota timsel yang berasal dari unsur akademisi, profesional dan masyarakat maupun melalui pimpinan instansi atau pengurus organisasi setempat.

“Untuk penetapan timsel , jauh hari kita menerima banyak masukan orang yang berpotensi dan kapasitas , kapabilitas menjadi timsel. Kemudian KPU menetapkan 10 nama, menjadi timsel. Nama penggugat tidak ada dalam 10 nama timsel di Empat Lawang, sehingga tidak ada hak penggugat yang hilang akibat SK KPU Sumsel tersebut,” tegasnya.

“Karenanya, kami meminta majelis hakim baik dalam esepsi dan pokok perkara menolak gugatan penggugat.  Karena gugatannya, tidak  relevan dan kabur,” tukasnya.

Teks     : Alam Trie Putra
Editor  : Dicky Wahyudi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *