Terdakwa Korupsi Perbaikan SD Dituntut 3,5 Tahun Penjara

korupsi

PALEMBANG, KS-Terdakwa dugaan korupsi perbaikan sejumlah gedung Sekolah Dasar di Baturaja, Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan dituntut Jaksa Penutut Umum  (JPU) hukuman pidana penjara 3,5 tahun dan denda Rp50 juta, subsider tiga bulan kurungan.

“Berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, terdakwa Yose Erpan bin Harmonis (36) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 tahun 1999,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Depati Herlambang pada persidangan di Pengadilan Tindak Pindana Korupsi Palembang.

JPU menyatakan terdakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 2,3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Selain itu, terdakwa juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp302 juta lebih, dan bila tidak mampu maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun delapan bulan.
“Tindakan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas praktek korupsi, sementara hal yang meringankan yakni bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan, serta memiliki tanggungan anak dan istri,” kata JPU.

Seusai mendengarkan pembacaan tuntutan itu, Ketua Majelis Hakim RA Suharni memutuskan persidangan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda mendengarkan pledio terdakwa.

Sementara, penasehat hukum terdakwa dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Palembang Harma Ellen mengatakan akan mempersiapkan nota pembelaan yang akan dibacakan pada persidangan pekan depan.

“Penasehat hukum akan berkoordinasi dengan terdakwa terlebih dahulu sebelum membuat nota pembelaan,” katanya.

Terdakwa dimajukan ke muka persidangan setelah audit BPKP Palembang menemukan penggelembungan dana pada perbaikan 16 gedung SD di Baturaja yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp318.974.948 dari total proyek sekitar Rp20 miliar.

Penggelembungan dana itu disebabkan perubahan rangka kayu menjadi rangka baja (atau tidak sesuai dengan spesifikasi) yang menurut terdakwa merupakan hasil pemupakatan bersama 16 orang kepala SD.
Namun, dalam pelaksanaannya, penunjukan rekanan oleh tim pelaksana teknis (Yose Erpan dan M Ruassadin) menyalahi aturan mengingat perbaikan gedung sekolah rusak harus dilakukan secara swakelola.

Sementara, proyek perbaikan bangunan SD di Baturaja sempat menghebohkan masyarakat Kabupaten OKU, menyusul beredarnya rekaman video di situs “Youtube” yang menampilkan sejumlah guru dan kepala sekolah diperas oleh oknum jaksa Kejari Baturaja.

Video tersebut langsung direspon pihak Kejagung dengan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan secara langsung.

Teks: Junaidi Abdillah

Editor: Sarono P Sasmito




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *