Plt Sekda : Pemkab Tidak Berwenang Putuskan Sengketa Pilkades

Sekda Kabupaten PALI, Drs Amiruddin Tjikmat MM

Sekda Kabupaten PALI, Drs Amiruddin Tjikmat MM

PALI | KS-Banyaknya sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten PALI menyebabkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI didesak untuk tegas mengambil keputusan.

Namun,  Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten PALI, Drs Amiruddin Tjikmat MM memberi penegasan berbeda. Menurut Amiruddin, Pemkab tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa Pilkades. “Pemkab tidak boleh memutuskan suatu Pilkades sah atau tidaknya. Kewenangan sepenuhnya ada di penyelenggara. Dalam hal ini panitia dan BPD,” tegas Amirudin.

Sesuai Perda nomor 12 tahun 2006, terang Amirudin, kewenangan untuk memutuskan hasil Pilkades sepenuhnya milik penyelenggara. Pemkab PALI hanya memproses hasil ketetapan penyelenggara untuk melantik kades terpilih. Bilamana ada pihak-pihak yang menganggap Pilkades tersebut tidak sah, Amirudin mempersilahkan ke pengadilan.

Pemkab PALI menurut Amir,  hanya melihat apakah proses Pilkades itu sudah melalui tahap-tahap yang ditentukan dalam Peraturan Daerah (Perda). Bila tahapan yang ditentukan dalam perda sudah terpenuhi maka tugas Pemkab adalah melantik Kades terpilih.

“Kalau ada pihak yang tidak puas, yaa ke pengadilan,” tegas Amirudin mantan camat Talang Ubi ini.

Amirudin juga tidak menampik bila kisruh yang terjadi akibat lalainya camat selaku pembina masyarakat desa. “Camat juga manusia pasti ada lainnya. Dan yang kisruh juga hanya beberapa saja, buktinya desa-desa lainnya aman-aman saja,” ujarnya.

Menurut Amirudin, yang menambah persoalan dalam mengikuti tahapan tersebut, kandidat dan panitia ada yang membuat aturan sendiri diluar tahapan. “Dan itu tidak diatur dalam Perda. Seperti kesepakatan antar calon yang bersedia tidak dilantik bila melakukan politik uang, itu kan tidak ada di Perda,” tambahnya.

Akibatnya, menurut Amirudin Pemkab PALI tidak dapat memutuskan ada tidaknya indikasi politik uang.  Dalam kasud ini yang bisa memutuskan hanya pengadilan. “Jadi, kalau dianggap ada money politic, silakan buktikan ke pengadilan. Bila pengadilan memutuskan ada money politic, dan kades terpilih dibatalkan, Pemkab siap melaksanakan. Pokoknya apapun keputusan pengadilan, Pemkab PALI akan melaksanakan,”  tegasnya.

Positif  untuk PALI.

Banyaknya pihak yang menempuh cara demonstrasi ke Pemkab PALI, dimaklumi oleh Amirudin. “Jarak ke dari desa-desa menuju Pemkab sekarang ini kan dekat, jadi wajar saja bila masyarakat datang kesini. Sebagai pelayan masyarakat kita terima dan kita jelaskan,” katanya.

Namun, dengan mendatangi Pemkab tersebut bukan berarti dapat merubah keputusan yang diambil. “Keputusan kita tetap pada aturan berlaku. Bukan pada desakan massa,” terangnya.

Untuk mengurangi terjadinya sengketa Pilkades, Pemkab PALI telah membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pilkades. Tim yang beranggotakan sembilan orang tu diketuai langsung oleh Plt Sekda.

Dalam menjalankan tugasnya, tim ini akan mendatangi panitia dan BPD sebelum pelaksanaan Pilkades. Tim akan memberikan penjelasan dalam menerapkan aturan yang ada. Demikian juga pada saat pelaksanaan, tim akan memberikan penjelasan kepada kandidat. Tim ini sudah bekerja saat pelaksanaan Pilkades ulang di Desa Mangkunegara Kecamatan Penukal beberapa waktu lalu.

TEKS / FOTO : INDRA SETIA HARIS

EDITOR : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *