Warga Minta Pemkab Tegas Tegakkan Peraturan

Nasir Pidin

Nasir Pidin

PALI | KS-Dalam dua bulan terakhir, beberapa desa disibukkan dengan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Disetiap kecamatan pasti menggelar Pilkades. Dan tak jarang pelaksanaan Pilkades ini justru menuai masalah. Hasil pantauan Kabar Sumatera (KS), sedikitnya empat Pilkades bermasalah. Dan harus diselesaikan sampai tingkat pemerintah kabupaten.

Kisruh yang terjadi selalu saja dimulai dengan Calon Kepala Desa (Cakades) yang kalah menuntut Pilkades digelar ulang. Bermacam alasan yang menjadi dalih mereka menuntut Pilkades ulang. Mulai dari dugaan money politics sampai konflik dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Beberapa kasus diantaranya, Pilkades Mangkunegara Kecamatan Penukal.  Pilkades di desa ini terpaksa digelar ulang, karena calon yang kalah menuntut Pilkades ulang. Setelah diulang calon yang memenangi Pilkades tahap pertama akhirnya terpilih kembali. Dan saat ini Akira, Kades terpilih sudah dilantik.

Belum lama kisruh Pilkades Mangkunegara, giliran Pilkades Tanjung Kurung dan Betung Kecamatan Abab, juga mengalami masalah yang sama. Namun, setelah melalui polemik panjang, akhirnya kedua kepala desa (Kades Tanjung Kurung dan Kades Betung) dilantik.

Kedua kades itu dilantik bersamaan dengan pelantikan Kades Pandan dan Kades Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI, Selasa (22/10) kemarin.

Yang masih menyisakan persoalan dan belum terselesaikan adalah polemik Pilkades Babat Kecamatan Penukal. Belum jelasnya tindak lanjut masalah Pilkades Babat ini dikhawatirkan menimbulkan gesekan-gesekan dan ketidakharmonisan antar masyarakat. Karena kesannya polemik Pilkades Babat diambangkan, membuat elemen masyarakat bicara angkat bicara.

Salah satunya Nasir Pidin, Kepala Divisi Pemberdayaan Masyarakat LSM Serampuh. Selaku warga Desa Babat, Nasir mengaku prihatin dengan kondisi Pilkades di desanya dan di PALI secara umum.

“Saya disini tidak berpihak pada siapapun. Tapi saya prihatin dengan kisruh Pilkades yang akhir-akhir ini terjadi di PALI. Dulu-dulunya sebelum PALI menjadi Kabupaten, jarang terdengar kisruh Pilkades. Justru setelah jadi PALI hampir setiap Pilkades, bermasalah. Nah, inilah tugas pemerintah daerah menyikapi hal-hal demikian,” katanya.

Masyarakat, ujar dia, berharap pemerintah setempat (Pemkab PALI) dalam hal ini bersikap tegas. Jangan memble, sehingga pada akhirnya mengambil keputusan berdasarkan tekanan seperti yang terjadi pada polemik-polemik Pilkades yang disebut diatas.

“Kita berharap Pemkab dapat mengambil keputusan yang pasti. Kepada semua pihak baik Pemerintah Daerah, Kecamatan dan aparat keamanan harus menjalankan aturan yang ada. Kalau tidak bermasalah, ya lantik. Kalau memang bermasalah, ambil keputusan apakah itu pilih ulang, atau apa. Jangan berdasarkan tekanan publik,” tegas Nasir Pidin.

Pemkab menurut dia, seharusnya bertindak tegas. “Tegas saja. Apa dasar peraturannya. Kalau peraturan menghendaki dipilih ulang, ya pilih ulang. Kalau mau dilantik yaa harus dilantik. Sehingga ada kepastian bagi masyarakat,”  ungkapnya.

Dalam demokrasi, kata Nasir, protes itu merupakan hal yang biasa. Tapi kata Nasir, Pemkab harus berpegang pada aturan. Sehingga itu kepastian di tengah masyarakat, takutnya bila begini terus, terkesan pemkab mengambil keputusan karena tekanan.

“Pemerintah harus tegas, dalam menghadapi persoalan seperti ini. Masyarakat sekarang menunggu. Kasihan mereka. Kasihan yang memilih, kasihan yang dipilih. Dan yang rugi jelas mereka-mereka semua (masyarakat). Janganlah kebijakan dibuat ngambang. Kalau cepat ada keputusan, ini akan cepat mereda,” jelasnya.

TEKS / FOTO : INDRA SETIA HARIS

EDITOR : IMRON SUPRIYADI

PALI | KS-Dalam dua bulan terakhir, beberapa desa disibukkan dengan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Disetiap kecamatan pasti menggelar Pilkades. Dan tak jarang pelaksanaan Pilkades ini justru menuai masalah. Hasil pantauan Kabar Sumatera (KS), sedikitnya empat Pilkades bermasalah. Dan harus diselesaikan sampai tingkat pemerintah kabupaten.
 
Kisruh yang terjadi selalu saja dimulai dengan Calon Kepala Desa (Cakades) yang kalah menuntut Pilkades digelar ulang. Bermacam alasan yang menjadi dalih mereka menuntut Pilkades ulang. Mulai dari dugaan money politics sampai konflik dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 
Beberapa kasus diantaranya, Pilkades Mangkunegara Kecamatan Penukal.  Pilkades di desa ini terpaksa digelar ulang, karena calon yang kalah menuntut Pilkades ulang. Setelah diulang calon yang memenangi Pilkades tahap pertama akhirnya terpilih kembali. Dan saat ini Akira, Kades terpilih sudah dilantik.
 
Belum lama kisruh Pilkades Mangkunegara, giliran Pilkades Tanjung Kurung dan Betung Kecamatan Abab, juga mengalami masalah yang sama. Namun, setelah melalui polemik panjang, akhirnya kedua kepala desa (Kades Tanjung Kurung dan Kades Betung) dilantik. 
 
Kedua kades itu dilantik bersamaan dengan pelantikan Kades Pandan dan Kades Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI, Selasa (22/10) kemarin.
 
Yang masih menyisakan persoalan dan belum terselesaikan adalah polemik Pilkades Babat Kecamatan Penukal. Belum jelasnya tindak lanjut masalah Pilkades Babat ini dikhawatirkan menimbulkan gesekan-gesekan dan ketidakharmonisan antar masyarakat. Karena kesannya polemik Pilkades Babat diambangkan, membuat elemen masyarakat bicara angkat bicara. 
 
Salah satunya Nasir Pidin, Kepala Divisi Pemberdayaan Masyarakat LSM Serampuh. Selaku warga Desa Babat, Nasir mengaku prihatin dengan kondisi Pilkades di desanya dan di PALI secara umum.   
 
“Saya disini tidak berpihak pada siapapun. Tapi saya prihatin dengan kisruh Pilkades yang akhir-akhir ini terjadi di PALI. Dulu-dulunya sebelum PALI menjadi Kabupaten, jarang terdengar kisruh Pilkades. Justru setelah jadi PALI hampir setiap Pilkades, bermasalah. Nah, inilah tugas pemerintah daerah menyikapi hal-hal demikian,” katanya.
 
Masyarakat, ujar dia, berharap pemerintah setempat (Pemkab PALI) dalam hal ini bersikap tegas. Jangan memble, sehingga pada akhirnya mengambil keputusan berdasarkan tekanan seperti yang terjadi pada polemik-polemik Pilkades yang disebut diatas.
 
“Kita berharap Pemkab dapat mengambil keputusan yang pasti. Kepada semua pihak baik Pemerintah Daerah, Kecamatan dan aparat keamanan harus menjalankan aturan yang ada. Kalau tidak bermasalah, ya lantik. Kalau memang bermasalah, ambil keputusan apakah itu pilih ulang, atau apa. Jangan berdasarkan tekanan publik,” tegas Nasir Pidin.  
 
Pemkab menurut dia, seharusnya bertindak tegas. “Tegas saja. Apa dasar peraturannya. Kalau peraturan menghendaki dipilih ulang, ya pilih ulang. Kalau mau dilantik yaa harus dilantik. Sehingga ada kepastian bagi masyarakat,”  ungkapnya.
 
Dalam demokrasi, kata Nasir, protes itu merupakan hal yang biasa. Tapi kata Nasir, Pemkab harus berpegang pada aturan. Sehingga itu kepastian di tengah masyarakat, takutnya bila begini terus, terkesan pemkab mengambil keputusan karena tekanan.
 
“Pemerintah harus tegas, dalam menghadapi persoalan seperti ini. Masyarakat sekarang menunggu. Kasihan mereka. Kasihan yang memilih, kasihan yang dipilih. Dan yang rugi jelas mereka-mereka semua (masyarakat). Janganlah kebijakan dibuat ngambang. Kalau cepat ada keputusan, ini akan cepat mereda,” jelasnya.
 
TEKS / FOTO : INDRA SETIA HARIS
EDITOR : IMRON SUPRIYADI

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *