Hotel Banyak tak Miliki SITU

hotel

PALEMBANG, KS -Surat izin tempat usaha (SITU), menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi setiap pelaku usaha di Kota Palembang sebelum memulai usahanya. Sayangnya, ternyata banyak pelaku usaha yang justru tidak memiliki SITU walau pun usahanya sudah operasional.

Hal ini di dapatkan dari hasil evaluasi, yang dilakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Palembang. Kepala BPKMD menyebut, banyak hotel-hotel yang tak memiliki SITU.

Selain hotel menurut Kepala BKPMD Kota Palembang, Ridwan, home industri juga banyak yang belum memiliki izin usaha dan gangguan. “BKPMD, sudah berkoordinasi dengan pemilik hotel dan pelaku usaha lainnya, agar segera membuat SITU termasuk izin pengelolaan parkir,”kata Ridwan yang dibincangi, Selasa (22/10).

Sejumlah hotel yang belum memiliki SITU tersebut jelas Ridwan diantaranya, Hotel Horison yang tengah dibangun di Jalan Jend Sudirman, tepatnya di depan Pasar Cinde. Kemudian Hotel Amaris, Sky dan beberapa hotel lainnya.

“Sebenarnya kami tidak bisa memberikan tindakan kepada mereka, karena hal tersebut bukan wewenang kami. Namun kami memberikan surat himbauan, kepada mereka agar segera mengurus izin sampai tiga kali. Apabila mereka masih tidak menghiraukannya, maka kami akan serahkan kepada Sat Pol PP untuk menindaknya,”ucapnya.

Ia menjelaskan, setiap pelaku usaha saat hendak memulai usahanya harus terlebih dahulu memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Barulah setelah itu, mengurus SITU. “Salah satu syarat dalam penerbitan SITU, harus dilampirkan IMB. Bagi pelaku usaha, yang tidak melengkapi izin-izin itu maka usahanya bisa ditutup,” tegasnya.

Ridwan juga mengatakan, tahun ini BKPMD ditargetkan bisa memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dari SITU mencapai Rp9 miliar. Dari target tersebut, yang terealisasi baru Rp6 miliar.

Karenanya untuk mencapai target tersebut, BKPMD sedang mendata seluruh usaha di Kota Palembang yang belum memiliki SITU. “Kedepannya, semua usaha apapun jenisnya harus memiliki SITU,” tukasnya.

Tak Miliki Amdal

Sebelumnya, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palembang menyebut ada 10 hotel di Kota Palembang yang tidak memiliki analisis dampak lingkungan (Amdal). 10 hotel tersebut kata Kepala BLH Kota Palembang, Thabrani,  adalah hotel kelas melati.

“Amdal ini, wajib dimiliki. Ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2009, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2012 dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2013. Jika mereka tidak memiliki dokumen Amdal, izin operasional hotel tersebut akan dicabut,” tukasnya.

Teks     : Alam Trie Putra

Editor  : Dicky Wahyudi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *