Darurat Daftar Pemilih Pemilu

Foto-Gagasan---Ribut-LupiyantoOleh Ribut Lupiyanto

Deputi Direktur C-PubliCA

(Center for Public Capacity Acceleration) Yogyakarta

Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2014 ditargetkan dapat ditetapkan secara nasional pada tanggal 23 Oktober 2013. Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum lama ini melayangkan Surat Edaran Nomor 644/KPU/IX/2013 tentang Perbaikan Daftar Pemilih dan Penetapan DPT. Surat tersebut menginstruksikan, masih adanya daftar pemilih yang tidak akurat. Oleh sebab itu,  KPU Kabupaten/Kota sebelum menyerahkan DPT kepada KPU Provinsi wajib melakukan perbaikan dengan melengkapi seluruh data  yang masih belum lengkap dari setiap pemilih, membersihkan data ganda. Bahkan  pemilih yang tidak berhak namun terekam, serta menata kembali daftar pemilih dari TPS yang melebihi 500 orang.

Ketepatan KPU mengumumkan sesuai jadwal, layanan akses online, serta upaya memperpanjang masa tanggapannya patut mendapatkan apresiasi. Di sisi lain, banyak kritik perlu diajukan kepada KPU terkait kualitas daftar pemilih yang belum memenuhi harapan dan amanat Undang-Undang. Banyak daerah terutama di Indonesia Bagian Timur ddan di sejumlah desa/kelurahan yang tidak mampu mengumumkan tepat waktu karena berbagai keterbatasan.

Daftar pemilih pemilu adalah masalah krusial dan sensitif secara politik. Kekacauan daftar pemilih dapat dituding sebagai biang kekisruhan perhitungan suara hingga dapat dimanfaatkan untuk tindak kecurangan. Kualitas daftar pemilih dengan demikian menjadi salah satu kunci sukses terselenggaranya pemilu yang bermutu. Faktanya kualitas daftar pemilih yang rendah masih menjadi permasalahan klasik dari pemilu ke pemilu. Pangkal permasalahan ada pada urusan pendataan dan bermula pada kualitas data kependudukan. Hal ini terindikasi akan terulang kembali pada Pemilu 2014. 

Karut Marut

Data masih menjadi momok bagi bangsa ini. Belum lama ini data kemiskinan BPS yang menjadi dasar pembagian BLSM terbukti amburadul. Setali tiga uang dengan kasus itu, Pemilu juga selalu menghadapi masalah besar terkait data daftar pemilih.

Pemilu 2014 dari sisi pemilih menggunakan sistem de facto, artinya pendaftaran dilakukan berdasarkan domisili penduduk. KPU telah melangkah tepat dengan menerjunkan panitia pendaftaran pemilih (pantarlih) di tiap TPS. Data awal pemilih yang dipegang pantarlih bersumber pada data kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Data E-KTP diklaim Kemendagri akan dapat menjadi rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan. Faktanya hal tersebut jauh panggang dari api. Program E-KTP yang kacau berefek negatif terhadap mutu data awal pemilih pemilu. Ditambah dengan kinerja KPU dan jajarannya yang kurang optimal semakin membuat daftar pemilih karut marut.

Hasil audit atau asasmen daftar pemilih yang dilakukan LP3ES (2013) dengan sampel Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Tengah (Jateng) sungguh mengkhawatirkan. Nama pemilih yang tidak ada pemilik  atau tidak sesuai informasinya (ghost voters) ditemukan sebesar 11 persen di Sumut dan Jateng 10 persen. Varian sudah tidak tinggal di alamat asal, di Sumut 78,8 persen dan Jateng 62,7 persen. Varian alamat tidak jelas, di Sumut 7,5 persen dan Jateng ada 19,4 persen.

Varian tidak adanya orang di alamat tertera, di Sumut 13,4 persen dan Jateng 6,3 persen. Varian nama tidak dikenal, di Sumut 4,5 persen dan Jateng 5 persen. Varian DPS sudah meninggal hanya ada di Sumut yaitu 2,6 persen. Nama anggota TNI/Polri dalam DPS   mencapai 34 persen di Sumut dan Jateng 67,5 persen.

Tanggap Darurat  

Saling tuding selalu terjadi ketika validitas data terbukti karut marut. Selama saling tuding masih menjadi senjata dipastikan perbaikan mutu pemilu akan jauh dari nyata. Selayaknya antar instansi saling bergandengan tangan untuk memperbaikinya. Waktunya sekarang bukan berkilah tetapi berbenah dalam perbaikan.

Bagaimanapun tahap pemilu menempatkan tanggung jawab perbaikan dan penetapan DPT berada di pundak KPU. Karut marut daftar pemilih menuntut KPU mengambil langkah tanggap darurat yang sigap dan taktis. Tidak bijak jika KPU hanya mengandalkan pro aktif masyarakat dalam memberikan tanggapan perbaikan. Beberapa hal dapat  diupayakan KPU untuk memaksimalkan perbaikan.

Pertama, KPU harus gencar melakukan sosialisasi. Perpanjangan masa pengumuman dan perbaikan mestinya disosialisasikan publik dan tidak sekadar Surat Edaran ke internal. KPU patut dikritik karena memprioritaskan iklan lebaran dan abai terhadap sosialisasi. Sosialisasi yang efektif adalah melalui media elektronik, media sosial, serta bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui perangkatnya.

Kedua, KPU dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam optimalisasi aparat pemerintah. Pengumuman daftar pemilih tidak akan efektif jika hanya di tingkat desa/kelurahan (PPS). Pengumuman hendaknya dilakukan sampai tingkat RT. Ketua RT sebagai pihak yang relatif hafal dengan warganya juga dapat diberdayakan untuk melakukan pencermatan.

Ketiga, KPU mengupayakan perpanjangan aktifasi pantarlih hingga masa penetapan DPT. Sangat berat mengandalkan partisipasi masyarakat memberikan tanggapan. KPU mestinya lebih aktif untuk jemput bola seperti saat pendaftaran awal. Pantarlih adalah organ KPU yang paling dekat dengan warga.

Keempat, pascapenetapan DPT diharapkan KPU masih mengakomodasi masukan masyarakat. Asumsinya bahwa masukan-masukan tersebut tidak akan banyak tetapi menyangkut hak rakyat. Pada tahap akhir KPU ditantang berani mengeluarkan peraturan bolehnya menggunakan KTP bagi mereka yang belum tercantum dalam DPT.

Tanggap darurat penyempurnaan hingga penetapan DPT menjadi tantangan berat dan indikator kesuksesan kinerja KPU. Semua lapisan masyarakat juga punya tanggung jawab berpartisipasi aktif memberikan masukan dan tanggapan. Semoga karut marut daftar pemilih dapat teratasi dan menjadi pelecut menuju pelaksanaan pemilu yang bermutu.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *