Kecamatan Wajib Terapkan LPSE

lpse

PALEMBANG, KS-Selama ini proses pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Kota (pemkot) Palembang, telah menggunakan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Namun layanan ini, baru berlaku dilingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) saja.

Kedepannya, semua pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemkot termasuk di kecamatan juga wajib menerapkan LPSE. Artinya kata Wakil Wali Kota (wawako) Palembang, Harnojoyo, tidak ada lagi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara manual.

“Semua pengadaan barang dan jasa, harus melalui LPSE. Karenanya, kita terus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) nya untuk penerapan LPSE tersebut termasuk di kecamatan,” kata Harnojoyo yang dibincangi usai membuka sosialisasi LPSE di Balai Kota Palembang, Senin (21/10).

LPSE ini bebernya, diterapkan agar pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah benar-benar transparan dan tidak terjadi ‘permainan’. “Sosialisasi ini, salah satu upaya kita menyiapkan SDM dalam pengelolaan LPSE,” ujarnya.

“Kita ingin, kedepannya saat APBD sudah disahkan maka semua kegiatan pengadaan barang dan jasa sudah menerapkan LPSE.  Tidak ada alasan lagi, tertunda karena tidak ada SDM. Selama ini, di SKPD kekurangan SDM untuk menerapkan LPSE,” ungkapnya.

Semenntara itu Kepala Bagian (Kabag) Aset dan Perlengkapan Kota Palembang, Kapiatul Alyiah mengatakan, dengan penerapan LPSE ini secara otomatis akan menghapuskan lelang secara manual.

Penerapan LPSE tersebut bebernya, menjadi salah satu antisipasi terjadinya praktik korupsi dan suap dalam pengadaan barang dan jasa. “Di lingkungan pemkot, sudah 581 paket pengadaan barang dan jasa yang di lelangkan melalui LPSE. Itu untuk pengadaan barang dan jasa di Dinas PU Bina Marga, PU Cipta Karya, Bappeda, dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora),” imbuhnya.

Ia menambahkan,  sosialisasi yang dilakukan ini adalah bagian penerapan LPSE untuk seluruh pengadaan barang dan jasa termasuk ditingkat kecamatan. “Pengadaan barang dan jasa di kecamatan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012, diperbolehkan tidak melalui proses lelang. Namun hanya untuk belanja tidak langsung dengan pagu tidak lebih dari Rp50 juta. Namun kedepannya, semua akan diterapkan LPSE,” tukasnya.

Teks     : Alam Trie Putra

Editor  : Dicky Wahyudi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *