Dua Raperda Tertunda Pengesahannya

PERDA

PALEMBANG, KS-Dari 12 rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan Pemprov Sumsel, DPRD Sumsel hanya menyetujui 10 raperda saja. Sementara dua raperda lain, harus ditunda pembahasannya. Keputusan ini, diambil dalam rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (21/10).

“12 raperda tersebut, sudah dibahas oleh lima panitia khusus (pansus). Namun hanya 10 raperda yang disetujui, sedangkan dua raperda lain ditunda pembahasannya,” kata Ketua DPRD Sumsel, Wasista Bambang Utoyo.

Wasista menyebut ke 10 raperda yang disetujui menjadi perda tersebut adalah, raperda tentang retribusi jasa usaha, raperda bangunan gedung, raperda penyertaan modal di Hotel Swarna Dwipa, raperda penyertaan modal ke Asuransi Bangun Krida.

Kemudian raperda pengelolaan barang milik daerah, raperda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, raperda tentang organisasi sekda, raperda retribusi jasa umum, dan raperda pengelolaan hutan produksi Sumsel.

“Sementara dua raperda yang ditunda pengesahannya, adalah raperda rencana tata ruang wilayah, dan raperda perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban perdagangan orang di Sumsel,” jelas Wasista.

Ia menjelaskan, tertundanya pembahasan kedua raperda tersebut karena pansus IV yang membahas rencana tata ruang wilayah dan pansus. V yang membahas raperda perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban perdagangan orang di Sumsel, membutuhkan waktu lebih lama untuk membahasnya. “Kedua raperda itu, butuh pembahasan lebih komprehensif sehingga waktu pembahasannya harus diperpanjang,” ucapnya.

Sementara itu Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin dibincangi usai rapat paripurna mengaku bisa memaklumi tertundanya pengesahan kedua raperda tersebut. “Kedua raperda ini, harus dibahas lebih detail dan komprehensif. Sehingga wajar, untuk ditunda pengesahannya,” kata Alex.

Ia mengemukakan, pembentukan perda tersebut bertujuan untuk adanya kepastian hukum dalam pembangunan di daerah. Namun perda dibuat bukan hanya untuk kepastian hukum saja, tetapi juga harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. “Karenanya perda disusun, bukan hanya tidak bertentangan dengan aturan hukum lebih tinggi. Tetapi juga, tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat,” sebutnya.

Sebab itu, dalam perda yang baru disahkan oleh dewan tersebut, disusun untuk menjadi landasan bagi pembangunan di Sumsel guna mempercepat kesejahteraan rakyat. “Perda pembangunan gedung misalnya, ini menjadi payung hukum kita untuk pembangunan gedung di Sumsel agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW),” ungkap Alex.

Sementara penambahan penyertaan modal di Hotel Swarna Dwipa dan Asuransi Bangun Krida, bertujuan untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Sumsel dalam jangka panjang.

“Sedangkan perda pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan keuangan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BKAD),” tukasnya.

Teks     : Dicky Wahyudi

Editor  : Imron Supriyadi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *