BKD : HONORER K2 Diikutsertakan Test CPNS

tes-tertulis

tes-tertulis

PRABUMULIH, KS-Permasalahan nasib honorer K2 yang berlarut-larut akhirnya memdapat titik temu. Hal ini di dapat dari adanya pertemuan antara Pemerintah Kota Prabumulih melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih.

Hasilnya, memberikan kesempatan kepada seluruh honorer yang dibiayai oleh APBD dan APBN agar dapat diajukan dan diikutsertakan dalam test penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), pada November mendatang.

Ketua DPRD Kota Prabumulih,  Dipe Anom dalam kesempatannya mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan untuk mencari solusi permasalahan tentang honorer K2.

“Lebih baik seluruh yang terdaftar yang dibiayai oleh APBD dapat diikutsertakan mengikuti seleksi CPNS, pada November nanti,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika kedepan ditemukan adanya permasalahan pada honorer K2 yang lulus test CPNS, maka yang menentukan benar atau tidaknya para honorer bisa diangkat yang memverifikasi adalah Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN).”  ujar Dipe Anom.

Sementara itu, Pemerintah Kota Prabumulih yang diwakili oleh Kepala BKD, Drs. Sobban Asmuni, MM mengatakan sebenarnya, pihaknya bukan tidak mau memasukkan (mengajukan -red), nama-nama honorer K2 ke BAKN. Namun sesuai dengan aturan, Pemerintah Kota Prabumulih dalam hal ini BKD hanya mengirimkan nama-nama honorer K2 sesuai dengan yang telah disepakati.

“Yang diajukan adalah honorer K2 yang memang menerina uang honorer yang dibiayai oleh APBN & APBD. Itupun nama-nama honorer adalah nama-nama yang tercecer tidak masuk dalam Katagori Satu (K1) yang memang tidak ada masalah. Honorer K2 ini adalah honorer yang memang sudah mengabdi mulai tahun 2005 ke bawah,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam rapat pembahasan tentang honorer K2 ini dapat disimpulkan memberikan kesempatan kepada seluruh honorer yang dibiayai oleh APBD dan APBN agar dapat diajukan dan diikutsertakan dalam test CPNS nanti.

“Sebenarnya pengajuan nama-nama honorer dapat diajukan oleh setiap daerah berapapun banyaknya dan pusat hanya menerimanya tapi nantinya akan diverifikasi oleh pusat,” ucapnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Kota Prabumulih dan anggota Tim Pengawas dari DPRD Kota Prabumulih, Sekretaris Daerah Prabumulih H. A. Sobri, SH, Inspektorat Prab umulih, Drs. Jauhar Fachri, Ak,MM, Kepala BKD. Drs. Sobban Asmuni, MM.

Teks : Irsan Matondang

Editor : Junaedi Abdillah




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *