Guru di PALI Terpaksa Harus Patungan

duit

PALI | KS-Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kabupaten yang baru berdiri sepertti PALI harus banyak berkorban. Seperti yang dilakukan 40 guru yang berasal dari pelosok Kabupaten PALI. Puluhan guru  ini harus membiayai sendiri (patungan) untuk anggaran biaya Pendidikan dan Latihan  Calon Kepala Sekolah (Diklat Cakep).

Diklat yang digelar di Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP) Indralaya Ogan Ilir itu dilaksanakan selama satu minggu, (17-23 Oktober 2013). Sebanyak 40 Calon Kepala Sekolah (Cakepsek) dari SD, SMP, SLTA harus urunan biaya Rp3 juta 500 ribu per orang untuk penyelenggaraan diklat tersebut.

“Dana sebesar itu sudah ditentukan oleh LPMP dan pesertanya pun minimal 40 orang. Uang ini  bukan untuk suap,” terang, Drs Rusmin Nuryadin MM, Sekretaris Dinas Pendidikan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten PALI.

Pernyataan itu disampaikan Rusmin, terkait dengan kabar sebelumnya, sempat beredar kabar miring di kalangan guru-guru. Bahwa pelaksanaan Diklat Cakep di Kabupaten PALI “dipaksakan”. Bahkan ada selentingan, oknum pejabat memungut uang agar bisa mengikuti diklat. Beberapa guru senior bahkan mengundurkan diri karena tidak mau memberikan uang yang mereka anggap sebagai pelicin.

Patungan para guru yang dilakukan ini menurut Rusmin, terkait dengan minimnya dana yang tersedia di Disdikparpora. Sehingga  Diklat Cakep ini harud dilakukan dengan cara patungan.

Beberapa waktu lalu, Kepala Disdikparpora Kabupaten PALI, Drs M Amin M.Si pernah menyatakan, kebutuhan pelaksanaan Diklat Cakep sudah sangat mendesak. Banyak kepala sekolah di Kabupaten PALI yang hanya dijabat oleh Pejabat Sementara (Pjs), karena kepala sekolahnya memilih pindah tugas ke Kabupaten Muara Enim.

“Dulu sebelum pemekaran, PNS di Kabupaten Muara Enim disuruh milih, mau tugas di PALI atau Muara Enim. Nah, kebetulan yang memilih tugas di Muara Enim itu kebanyakan guru. Sehingga banyak jabatan kepala sekolah yang kosong,” terang Amin.

Untuk mengisi jabatan kosong itulah, Pemkab PALI menunjuk pejabat sementara dan rata-rata belum pernah mengikuti Diklat Cakep.

Sebab menurut Amin, salah satu syarat untuk menjadi Kepsek harus pernah mengikuti Diklat Cakep. “Namun karena minimnya dana yang ada, terpaksa Dinas Dikparpora menggelar pelatihan dengan cara Swadana atau dana sendiri,” tegasnya.

Armansyah, S.Pd, salah satu peserta yang saat ini mengikuti Diklat Cakep mengakui harus mengeluarkan dana ekstra untuk mengikuti persyaratan menjadi kepsek itu. “Yaa, cari pinjaman dululah. Hitung-hitung demi kemajuan kabupaten PALI,” ujar Arman.

Namun Arman berharap, ada kebijakan dari Pemkab PALI, agar dana yang sudah dikeluarkan ini dapat diganti. “Jumlahnya lumayan besar untuk ukuran guru seperti kami. Kalau bisa diganti, kami sangat bersyukur,” tambahnya.

TEKS / FOTO : INDRA SETIA HARIS

EDITOR : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *