Caleg Dilarang Pasang Benner di Angkot

Ilst. Angkot

Ilst. Angkot

PALEMBANG, KS-Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel), melarang calon anggota legislatif (caleg) dan calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD) memasang atribut kampanye di zona kepentingan publik seperti angkutan kota (angkot), bus kota dan lainnya.

Selain itu kata komisioner KPU Sumsel, Chandra Puspa Mirza, atribut kampanye tersebut seperti spanduk, baleho, benner, dan lainnya juga dilarang dipasang di jalan protokol, gedung pemerintah, gedung pendidikan, tempat ibadah, taman dan fasilitas umum. “Sementara untuk rumah pribadi, pekarangan dan kendaraan pribadi, boleh dipasang asal mendapat ijin dari pemiliknya,” jelas Chandra ketika dibincangi, Minggu (20/10).

Aturan ini tegas Chandra, baru akan diberlakukan di Sumsel setelah zona kampanye ditetapkan. Saat ini, KPU Sumsel belum menetapkan zona kampanye tersebut seperti diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor Nomor 15 tahun 2013, walaupun peraturan tersebut sudah efektif diberlakukan secara nasional sejak 27 September lalu.

“Selama zona kampanye tersebut belum ditetapkan, maka masing-masing caleg, calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD) dan partai politik (parpol) diperbolehkan untuk melakukan sosialisasi,” ucapnya.

“Namun pemasangan alat sosialisasi,  harus disesuaikan dengan peraturan yang ada di daerah setempat. Selain itu, masing-masing daerah tentu sudah tetapkan zona yang disediakan bagi media kampanye,” sambungnya.

Chandra menambahkan, KPU Sumsel sudah meminta kepada semua KPU kabupaten/kota di Sumsel untuk segera menyelesaikan pembagian zona kampanye di wilayahnya masing-masing.  Dengan demikian, semua kandidat mempunyai patokan dalam pemasangan atribut kampanye.  “Kita juga minta badan pengawas pemilu (bawaslu), dan semua pihak terkait termasuk masyarakat ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pileg mendatang,” ajaknya.

Komisioner Bawaslu Sumsel Divisi Penindakan, Kurniawan yang dibincangi terpisah mengatakan, Bawaslu akan menertibkan banner caleg yang mulai marak dipasang di angkot  saat ini.

“Memang  itu, tidak melanggar aturan pemilu. Namun berdasarkan PP Nomor 44 tahun 1999 tentang Pemasangan Stiker di Kendaraan, pemasangan banner caleg itu sudah melanggar ketertiban umum,” ungkap Kurniawan.

Bawaslu sambungnya, akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Sumsel dan Dishub kabupaten/kota untuk penertiban benner atau stiker caleg di angkot tersebut karena dishub lah menurutnya, yang mempunyai kewenangan untuk menertibkannya.

Sebelumnya Ketua KPU Kota Palembang, Eftiyani justru menyebut pemasangan alat peraga kampanye di angkot tersebut tidak dilarang.  Ia beralasan itu, sampai saat ini belum ada aturan yang melarang pemasangan atribut kampanye di angkot.

“Dalam PKPU Nomor 15 tahun 2013, pemasangan alat peraga tersebut hanya dilarang dipasang di tempat publik dan kendaraan umum yang dananya dari negara termasuk badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) seperti di BRT Transmusi,” tegasnya.

Pendapat yang sama disampaikan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palembang, Amrullah yang dihubungi, kemarin. Menurutnya, tidak ada aturan yang melarang caleg untuk memasang alat peraga mereka dalam bentuk benner di angkot.

“Memang saat ini, pemasangan benner di angkot marak. Namun kita tidak bisa melarang, karena memang tidak ada aturannya. Dalam PKPU Nomor 15 tahun 2013, itu tidak diatur. Kalau kendaraan umum yang menggunakan uang negara memang dilarang,” tukasnya.

Teks     : Dicky Wahyudi
Editor  : Imron Supriyadi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *