Terkait Dugaan Pemotongan Jampersal, Inspektorat Tunggu Petunjuk Bupati

banyuasin

BANYUASIN|KS-Untuk Menyikapi dugaan pemotongan dana Jaminan Persalinan (Jampersal),  sebesar Rp 100  ribu-Rp 200 ribu oleh oknum Dinas Kesehatan (Dinkes) , pihak Inspektorat Banyuasin masih menunggi petunjuk dari Bupati Banyuasin Yan Anton.

Kepala Inspektorat Kabupaten Banyuasin, Subagio mengatakan, pihaknya telah mendengar mengenai permasahan pemotongan uang pengganti Jampersal tersebut. Tapi sejauh ini, kata dia belum ada laporan resmi yang masuk ke inspektorat, terutama dari para bidan yang katanya dirugikan karena dugaan pemotongan itu.

“Kami pasti menindaklanjuti hal itu, tapi akan berkordnasi dulu dengan bupati, langkah apa yang harus dilakukan,” jelasnya saat dihubungi wartawan, Jumat (18/10).

Dikatakannya, pihak Inspektorat berjanji akan bertindak tegas dengan memberikan sanksi terhadap oknum yang terbukti melanggar. “Tapi kami akan selidiki dulu kebenaranya, apakah benar pemotongan tersebut,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Banyuasin, Rudi Apradi mengatakan, berdasarkan informasi yang di terima, tidak sedikit para bidan mengeluhkan dana Jampersal. Selain dianggap tidak efektif, para bidan pun tidak dapat menikmati hasil kerjanya selama bertugas, belum lagi pembayarannya lama.

“Akibatnya, banyak di antara bidan yang enggan melakukan pertolongan persalinan di tempat layanan kesehatan. Hanya sebagian kecil yang melakukannya karena alasan kemanusiaan. Sebagian besar lebih memilih untuk membawa pasien ke tempat praktek di rumah bidan. Alasannya karena lebih praktis dan tidak ribet karena pasien langsung bayar,” ungkapnya.

Dia juga  menilai, progam Jampersal ini belum tersosialisasikan dengan baik. Sebab, hingga kini masih banyak di kalangan masyarakat yang belum mengetahui adanya layanan gratis dari program tersebut.

“Bukan tidak mungkin  terjadi double anggaran karena masyarakat harus membayar persalinannya kembali, dan lagi-lagi masyarakat yang dirugikan,” katanya

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Banyuasin Ayuhana Awam melalui  Kepala Bidang Jaminan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Ferri Sinatra  membantah tudingan adanya pungli pada pencairan dana Jampersal. Menurut dia, setiap bidan memperoleh dana jampersal sesuai dengan klaim pertolongan persalinan yang telah dilakukannya.

“Akan tetapi memang, dana yang diterima para bidan tidak akan utuh sebesar Rp500 ribu. Alasannya karena untuk membiayai kegiatan lain, sesuai dengan petunjuk teknis dalam pelaksanaan jampersal,” katanya.

Dari dana persalinan normal sebesar Rp500 ribu itu, para bidan hanya mendapatkan jasa medis sebesar sekitar  75 persen. Sedangkan sisanya sebesar 25 persen digunakan untuk pembelian obat sebesar 10 persen, kegiatan pelatihan 10 persen, managemen dan alat tulis kantor 5 persen, dan pengadaan alat kesehatan sebesar 5 persen.

“Semua dana yang kami cairkan sudah sesuai dengan ketentuan, tidak ada potongan lain,” tukasnya.

Seperti yang diberitakan beberapa saat lalu, dana Jampersal yang di terima oleh bidan telah mendapat potongan oleh oknum dinas kesehatan sebesar Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu, sehingga para  bidan yang bertugas di beberapa Puskesmas hanya menerima Rp 300 ribu -Rp400 ribu dari yang semestinya Rp 500 ribu  per pasien.

Teks : Diding Karnadi

Editor : Junaedi Abdillah




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *