Parpol Hanya Boleh Pasang Satu Alat Peraga

Ilst. Parpol

Ilst. Parpol

PALEMBANG, KS-Menjelang pemilihan umum legislatif (pileg) 2014, alat peraga seperti spanduk, baleho dan lainnya bertebaran terpasang hampir di semua sudut kota. Namun mulai sekarang, itu tidak boleh lagi.

Sebab sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2013 tentang perubahan pertama atas PKPU Nomor 12 tahun 2013, tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye, pemasangan alat peraga itu dibatasi.

Di Palembang menurut komisioner KPU Kota Palembang, Yudha Mahron, partai politik (parpol) peserta pemilu hanya boleh memasang satu alat peraga baik itu spanduk maupun baleho di setiap kelurahan.

Aturan ini juga kata Yudha, diberlakukan untuk calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD).  “Artinya di setiap kelurahan, nanti hanya ada 40 alat peraga yang terpasang. Rinciannya,  12 alat peraga milik parpol dan 28 alat peraga milik calon anggota DPD,” jelas Yudha ketika dibincangi, Jumat (11/10).

Untuk alat peraga parpol menurut Yudha, dalam alat peraga yang dipasang tersebut tidak boleh menampilkan foto masing-masing calon anggota legislatif (caleg). Parpol hanya di izinkan, menampilkan foto pengurus parpol bersangkutan atau lainnya.

Atuaran ini kata Yudha, memang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang bebas memasang atribut kampanye. Untuk pileg 2014 sambungnya, memang pemasangan atribut sosialisasi oleh masing-masing parpol itu, akan diawasi ketat.

Namun ucapnya,  masalah ini masih akan dibahas lebih lanjut dengan pemerintah kota (pemkot) Palembang agar tidak bertentangan dengan peraturan daerah (perda) dan peraturan wali kota (perwali).

“Dalam mengatur zona kampanye ini, kami tetap mempertimbangkan perda dan perwali. Bahkan kita juga akan mengkoordinasikan dimana titik titik lokasi pemasangan, agar tidak melanggar perda dan perwali tersebut,” tegasnya.

Bagaimana jika ada parpol atau caleg, yang melanggar aturan ini ?, Yudha memastikan, akan ada tindakan tegas. Menurutnya, jika ada alat peraga yang dipasang parpol maupun caleg, diluar zona yang ditentukan maka akan dicabut.

Disinggung soal mata pilih, Yudha mengatakan, mata pilih di Palembang masih banyak yang ganda, maupun tidak mempunyai nomor induk kependudukan (NIK) di kartu keluarga (KK) lama sementara NIK di KK yang baru tidak bisa tampil saat di data. Selain itu sambungnya, ada juga warga yang tidak memiliki KK sama sekali.

“Selain itu, ada pula warga yang terdaftar di dua kecamatan berbeda. Untuk masalah ini, akan kita minta yang bersangkutan memilih mau menggunakan hak suaranya dimana. Kita telah melakukan pengecekan di empat kecamatan,  disana diketahui masih banyak mata pilih ganda dan NIK kosong setiap kelurahan, bahkan jumlahnya diatas 50an,” tukasnya.

Teks     : Dicky Wahyudi
Editor  : Imron Supriyadi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *