Sumsel Darurat Korupsi

korupsi

PALEMBANG, KS-Korupsi, masih menjadi penyakit kronis di negeri ini termasuk di Sumatera Selatan (Sumsel). Buktinya,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, di Bumi Sriwijaya ini ada ribuan kasus korupsi yang di laporkan ke lembaga anti rasuah itu.

Dari data base lembaga tersebut, menurut Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK, Roni Dwi Susanto, sejak 2004 silam hingga saat ini sudah ada 2700 laporan korupsi yang masuk dari Sumsel ke KPK.

“Ada 2.700 laporan korupsi di Sumsel yang masuk ke KPK, sejak 2004. Namun dari ribuan laporan itu,  50 persennya tidak bisa ditindaklanjuti karena minimnya barang bukti,” kata Roni  dalam seminar dan lokakarya (semiloka) pencegahan Korupsi oleh KPK dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Griya Agung Palembang, Rabu (9/10).

Dia juga menjelaskan, dari ribuan laporan korupsi itu yang sudah ditindaklanjuti KPK, mencapai 60 persennya. “KPK akan menindaklanjuti, semua laporan yang masuk terhadap penyalahgunaan keuangan negara. Namun hendaknya, laporan itu disertai barang bukti yang cukup,” ucapnya.

Walaupun ada ribuan laporan korupsi yang disampaikan ke KPK dari Sumsel, namun menurut Roni, pengelolaan pemerintahan di Sumsel sudah termasuk bagus. Dari 33 provinsi di Indonesia sebutnya, Sumsel masuk dalam peringkat enam besar untuk pengelolaan pemerintahan yang baik.

Di Sumsel, juga ada beberapa kabupaten dan kota yang mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat WTP ini sendiri, adalah predikat tertinggi yang diberikan BPK, terhadap laporan pengelolaan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya.

Namun menurut Direktur Pengawasan Bidang Usaha, Agrobinis, Jasa kontruksi dan Perdagangan BPKP, Bambang Utoyo, bukan berarti kabupaten dan kota yang mendapatkan predikat WTP tersebut sudah bebas dari korupsi.

“Di Sumsel, ada beberapa kabupaten dan kota yang mendapatkan predikat WTP. Ini menunjukkan, pengelolaan keuangan daerah yang sudah cukup baik. Tetapi bukan berarti daerah yang meraih WTP, bebas korupsi. Sejauh ini, dari daerah yang meraih predikat WTP masih kita temukan adanya kasus korupsi,” bebernya.

Bambang juga menyebut, walau sudah mendapatkan predikat WTP namun pengelolaan keuangan di beberapa kabupaten dan kota tersebut masih rendah dalam tingkat efisiensi pada anggaran berjalan.  “Rendahya efisiensi ini, terlihat dari angka sisa lebih penggunaan anggaran (silpa). Secara nasional, angka silpa mencapai Rp61 trilyun sementara di Sumsel Rp1,3 trilyun,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel,  H Alex Noerdin menyebut pada akhir 2013, kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel akan di evaluasi. Jika kinerja SKPD tersebut menurun, maka akan dilakukan penggantian yang diperlukan.

Bagaimana dengan banyaknya laporan korupsi yang masuk ke KPK dari Sumsel tersebut ?, Alex mengatakan, itu menunjukkan adanya peran masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintahan dan pembangunan.

“Silahkan laporkan saja, kalau mengetahui aparat pemerintah yang di duga terlibat korupsi. Tetapi, harus ada bukti kuat dari laporan tersebut sehingga jangan sampai terjadi fitnah yang memberatkan salah satu pihak,” tukasnya.

Teks     : Imam Mahfudz Ali

Editor  : Dicky Wahyudi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *