Penerima BLSM Ditentukan TNPPK Hasil Survey BPS

BLSM | Antarafoto.com

BLSM | Antarafoto.com

MUSIRAWAS | KS – Dalam menentukan penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bukan merupakan wewenang Badan Pusat Statistik (BPS) tetapi dari Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan (TNPPK). BPS sifatnya hanya mempersiapkan data dari survey lapangan, demikian dikatakan Kepala BPS Kabupaten Musirawas, Taufik Hidayat melalui Kasi Neraca dan Analisis Wilayah, Clara Tridiana kepada wartawan, Rabu (09/10) kemarin di kantornya.

Menurutnya data yang digunakan TNPPK dalam menentukan penerima BLSM merupakan hasil survey tahun 2011 lalu. Dalam menentukan keluarga miskin sebelumnya BPS menggunakan 14 variabel kemiskinan namun sejak tahun 2011 lalu sudah menggunakan data variabel kemiskinan yang baru dengan 26 variable.

“Dari 26 variabel tersebut dibagi menjadi dua kelompok variabel yakni untuk individu 14 variabel dan rumah tangga 12 variabel. Untuk individu meliputi, umur, jenis kelamin, status perkawinan, hubungan dengan kepala rumah tangga dan keluarga, kepemilikan kartu identitas.

Kemudian kecacatan, penyakit kronis, keterangan kehamilan, partisipasi sekolah dan pendidikan tertinggi. Selanjutnya lama sekolah, mempunyai pekerjaan dan lapangan usaha serta status pekerjaan,” papar Clara.

Untuk rumah tangga tambah Clara, meliputi kepemilikan rumah tinggal, luas lantai, jenis lantai, dinding dan atap terluas. Sumber dan cara memperoleh air minum, sumber penerangan dan bahan bakar untuk masak. Kepemilikan jamban, kepemilikan asset dan kepesertaan dalam program KB.

“Untuk variabel pekerjaan dan lapangan usaha kriteria miskin dapat diukur melalui jumlah penghasilan perbulan dari kepala keluarga (KK) dan tanggungannya atau biasa disebut upah minimum (UM). Pemerintah pada setiap tingkatan telah memberikan standar upah bagi pekerja untuk mengukur tingkat kesejahteraannya.

Ini juga data berasal dari Disnakertrans Kabupaten Musirawas, untuk upah/gaji minimum di sektor pertanian Rp 1.256.175,- Petukangan, Pengrajin Rp 1.270.000,- Industri Pengolahan Rp 1.254.980,- Listrik, Gas dan Air Rp 1.320.000,- Bangunan Rp 1.837.500,- Pedagang Besar, Eceran Rp 1.195.200,- Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi Rp 1.255.520,- dan sektor Lembaga Keuangan Rp 1.255.520,- serta sektor Jasa Kemasyarakatn, Sosial dan Keuangan Rp 1.278.885,-,” paparnya.

Teks: Faisol

Editor: Sarono P Sasmito




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *