Pemilukada Diusulkan Kembali ke Dewan

pemiluPALEMBANG, KS -Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) langsung yang dilakuan di Indonesia, disatu sisi bisa melahirkan pemimpin yang kredibel karena dipilih langsung oleh masyarakat. Namun disisi lain, pemilukada tersebut justru banyak melahirkan konflik dan menghabiskan anggaran.

Karenanya menurut Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Wasista Bambang Utoyo, sebaiknya pemilukada dikembalikan ke dewan khususnya untuk pemilukada di kabupaten dan kota.

“Pemilukada di kabupaten dan kota, sebaiknya diserahkan ke DPRD setempat karena terlalu banyak masalah. Namun untuk pemilukada gubernur dan wakil gubernur, tidak masalah jika tetap dilakukan secara langsung,” kata Wasista yang dibincangi, Rabu (10/10) di Griya Agung, Palembang.

Wasista menyebut, pemilukada langsung memang terlalu banyak menimbulkan kerugian. Misalnya saat pelaksanaan pemilukada Sumsel lalu. Saat itu, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan untuk digelar pemungutan suara ulang (PSU) di Palembang, Prabumulih, OKU, OKU Timur dan Kecamatan Warkuk, Kabupaten OKU Selatan.

Pelaksanaan PSU tersebut jelas politisi Partai Golkar ini, membuat repot Sumsel. Padahal disaat bersamaan, Sumsel harus bersiap menyelenggarakan Islamic Solidarity Games (ISG) sehingga pelaksanaan ISG sempat kedodoran.

“Namun karena itu keputusan MK, yang bersifat final dan mengikat maka mau tidak mau kita harus menyelenggarakannya. Kita pun harus menganggarkan dana di APBD, untuk penyelenggaraan PSU tersebut. Syukurnya sekarang sudah ada keputusan, sehingga hasil pemilukada tersebut tidak berlarut-larut. Jika terus berlarut, bisa menimbulkan persoalan sosial,” ucapnya.

Semenntara itu pengamat sosial dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Alfitri menambahkan, pelaksanaan PSU, 4 September lalu memang menguras dana sangat besar dari APBD Sumsel. Putusan MK, yang memerintahkan PSU tersebut menurutnya,  merupakan keputusan yang kurang bijak.  “Kita lihat hasil PSU 4 September, ternyata tak membawa perubahan signifikan,”katanya.

Dia mengatakan, seharusnya majelis MK yang saat itu dipimpin Akil Mochtar meninjau seluruh aspek terlebih dahulu, baik aspek sosiologis dan aspek ekonomi keuangan daerah sebelum memutuskan PSU.

Menurutnya, MK dalam mengambil keputusan tidak hanya mengacu pada pertimbangan hukum sebelum memutuskan pemungutan suara ulang . “Selain logika hukum, pertimbangan yang mengacu pada logika sosial dan ekonomi suatu daerah juga mesti menjadi perhatian. Jika dilakukan, akan banyak sekali implikasinya bagi daerah tersebut, apa lagi jika daerah itu APBD-nya tergolong kecil,” ucapnya.

Jika diputuskan pemungutan suara ulang , maka keuangan daerah pasti tersedot, juga berimbas pada terbengkalainya sebagian dari program pembangunan daerah, karena dananya terpotong anggaran pelaksanaan pemilukada ulang. “Ke depan saya usulkan untuk anggaran pemungutan suara ulang, harus dibebankan saja kepada pasangan kandidat atau pemohon yang menuntut hasil pemilukada diulang,” tukasnya.

Teks     : Dicky Wahyudi

Editor  : Imron Supriyadi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *