HGU PT. PMO ‘Kangkangi’ UU Agraria

Ilst. Hukum

Ilst. Hukum

BATURAJA, KSMediasi sengketa lahan antara PT. Perkebunan Minanga Ogan (PMO) dengan masyarakat Desa Sleman dan Banjarsari, Kecamatan Semidangaji, Ogan Komering Ulu (OKU) yang difasilitasi Polres serta Pemda setempat, Selasa (8/10/2013), berlangsung alot.

Bahkan, mediasi yang diselenggarakan di Mapolsek Semidangaji itu belum juga menemukan titik terang.

Dalam pertemuan tersebut, warga menuding izin Hak Guna Bangunan (HGU) yang dimiliki pihak PT. PMO, bertentangan dengan aturan Undang-undang (UU) Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria, dimana dalam pasal 29 diatur jika izin HGU diberikan selama-lamanya 25 tahun. Tetapi kenyataannya, izin HGU yang dimiliki PT. PMO mencapai 35 tahun dengan dasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 tahun 1996.

“Pertanyaan kami, mana urutan peraturan yang lebih tinggi UU atau PP. Kalau memang UU lebih tinggi, kenapa kok bisa dikesampingkan oleh PP. Kami memang tidak begitu tahu akan aturan hukum, tetapi jangan justru kami dipermainkan,” teriak warga dalam pertemuan tersebut, yang kemudian meninggalkan forum, karena tidak puas dengan jawaban pihak perusahaan dan pemerintah.

Zamrun matan Kades Sleman mengaku kecewa, karena pertemuan yang kedua itu juga belum menemui titik terang. Sebab, dari empat poin yang dituntut warga, baru ada satu poin yang bisa dijawab pihak PT. PMO.

“Sebelum kami diperlihatkan bukti ganti rugi dan jual beli, dengan orang tua kami terdahulu. Maka, tidak ada aktivitas perusahaan di lahan kami itu,” tukasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dishutbun OKU Iskandar, Kepala BPN OKU Iswardi, Kabagops AKP Bakri Redy Cahyo, Manager Umum PT PMO Yusdi Simbolon beserta staf, Kapolsek Semidangaji, Ipda M Roy Zulisrin, Camat Semidangaji Tampun, Danramil Semidangaji Kapten Surasa, serta warga dari dua desa yang bersengketa lahan dengan pihak PT. PMO.

Menanggapi pertanyaan warga, Kepala BPN OKU, Iswardi menjelaskan, jika PP tersebut merupakan pelaksana dari UU. Keberadaan UU pokok agraria, baru bisa berjalan jika ada aturan pelaksana dalam hal ini PP Nomor 40 tahun 1996, untuk pemberian izin HGU dan lainnya bagi perusahaan perkebunan.

“Memang benar, jika tata urutan (hirarki) UU lebih tinggi dari PP. Tetapi yang perlu dipahami, keberadaan UU tersebut bisa berjalan dengan adanya aturan dibawahnya untuk pelaksana. Karena, dalam UU pokok agraria ada beberapa poin yang itu harus ditegaskan oleh aturan pelaksana (PP),” terangnya.

Guna menghindari perdebatan alot, karena melihat massa yang hadir mulai memanas, Iswardi meminta agar warga melayangkan surat ke BPN RI untuk mempertanyakan izin HGU yang dimiliki PT. PMO, apakah bertentangan dengan UU atau tidak.

“Kalau memang tidak puas dengan penjelasan saya, silahkan saja mengirimkan surat ke BPN RI, menanyakan hal itu. Kita terbuka,” tegasnya.

Kabagops Polres OKU, AKP Bakri Redy Cahyo yang memimpin forum tersebut ikut menegaskan, jika tidak ada izin HGU yang ganda. Dia juga menyatakan bahwa hasil pertemuan tersebut merupakan pemberian informasi yang dipertanggung jawabkan agar tidak muncul lagi pertanyaan yang sama dikemudian hari.

“Pada prinsipnya, kita mencari jalan keluar yang baik. Pertemuan kali ini, meski belum menemukan titik terang, tetapi sudah ada gambaran. Hanya saja, pihak perusahaan belum bisa menunjukkan dokumen jual beli dengan warga pada tahun 1983 lalu. Nanti diagendakan kembali pertemuan dengan perwakilan warga bersama pihak perusahaan,” timpalnya.

Lanjut dia, sesuai dengan pernyataan Kapolres OKU, pada pertemuan sebelumnya bahwa hingga masalah ini menemukan titik terang, maka kedua belah pihak (warga dan perusahaan) tidak ada yang boleh beraktivitas di lahan tersebut, karena dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Sementara itu, General Manager PT. PMO Yusdi Simbolon, bersih kukuh izin HGU yang dimiliki semua sudah berdasarkan aturan dan proses ganti rugi atau jual beli dengan pemerintah daerah era itu (Pesirah) dan warga pemilik lahan. Bahkan, niat baik untuk menjelaskan sebenarnya dilakukan dengan menunjukkan dokumen yang dimiliki. Semua sudah ditelaah dan ditelusuri apakah ada dokumen lainnya.

“Ganti rugi sudah kami lakukan kepada masing-masing pemilik lahan yang disahkan oleh Pesirah. Contoh dengan Bapak Matni dan Pak Nawawi. Kami ada dokumentasi ganti rugi atas lahan tersebut. Untuk Seleman dan Bajarsari nanti akan kami tunjukkan di lain waktu bukti dokumen jual beli yang kami lakukan,” tegasnya.

Dia menyebutkan, perusahaan telah memebebaskan lahan di dua desa tersebut untuk dikelola menjadi perkebunan sawit dengan rincian 69 bidang di Seleman dan 321 bidang lebih di Desa Banjarsari.

Meski datang terlambat, Kapolres OKU, AKBP Mulyadi SIk MH tetap menyempatkan diri datang untuk memantau situasi mediasi antara pihak perusahaan dan warga yang difasilitasinya bersama Pemkab OKU.

Teks: Muslim

Editor: Sarono P Sasmito

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *