Hukuman Mati Bagi Koruptor

OLEH SARONO P SASMITO

KONTROVERSI usai tertangkapnya  Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar terus merebak hingga kini. Pemibicaraan hangat tentang kasus itu bukan hanya terjadi di Jakarta. Tetapi juga meluas ke segala penjuru tanah air termasuk di Palembang Sumatera Selatan ini. Berkaitan dengan lembaganya, warga mengharapkan ada pengurangan fungsi dan peran MK yakni tidak usah mengurusi sengketa Pemilukada. Sebab hal itu akan sangat rentan akan adanya upaya godaan suap dan lainnya. Berkaitan dengan sanksi hukumannya makin menguatkan adanya desakan agar ketua MK dijatuhi hukuman seberat-beratnya hingga hukuman mati.

Desakan itu tampaknya bukan hanya didasari kemasygulan mantan Ketua MK,  Jimly Asshiddiqie yang kesal tiada tara.  “Pantasnya orang ini dihukum mati,” kata Jimly waktu itu.

Ternyata, kemarahan Jimly adalah kemarahan nasional. Bangsa ini memang pantas murka oleh pelecehan hukum yang alang kepalang telanjang itu. Hanya orang yang tak peduli pada masa depan negeri ini yang diam tak terusik oleh penyalahgunaan wewenang yang sudah keterlaluan itu.

Kita melihat badai hukum itu kian menegaskan korupsi dan praktik suap telah menjalari semua sendi bangsa, bak kanker yang menggerogoti tubuh. Bahkan ini telah lama diketahui dunia.

Kita sangat prihatin karena korupsi sudah amat mewabah di Indonesia. Pada banyak kasus, termasuk kasus korupsi, polisi bisa “dibujuk” untuk menghentikan investigasi, menghilangkan barang bukti penting, atau menyampaikan sangkaan ringan. Dalam perkara suap, jaksa kerap menghentikan penuntutan atau menyampaikan dakwaan yang lemah, atau sanksi lunak. Intinya, kekebalan bagi mereka yang berkasus namun mau dan mampu menyuap sebagai jalan keluar dari jerat hukum. Dari pernyataan itu, jelaslah praktik korupsi dan bobroknya sistem penegakan hukum Indonesia sudah menjadi rahasia umum dunia.

Tapi, begitu seorang ketua mahkamah konstitusi ditangkap KPK karena suap, dunia tetap saja kaget, tak menyangka kebobrokan itu jauh lebih parah dari yang dikira, dan mungkin membatin, ‘bagaimana mungkin seorang hakim yang memimpin lembaga di mana rakyat mencari keadilan bisa disuap?’

Tak heran jika media seluruh dunia mengekspos berita penangkapan Akil Mochtar, seolah berlomba mengingatkan dunia betapa tinggi stadium korupsi di Indonesia.

Kini,  wacana hukuman mati untuk koruptor pun menguat lagi di negeri ini. Bukan hanya karena hukum sekarang tak bisa membuat jera orang-orang serakah, namun juga karena hukum telah kentara dipermainkan orang-orang berkuasa yang tak ragu menghinakan rasa keadilan.

Apalagi, praktik demokrasi saat ini justru kian menyuburkan pragmatisme brutal dari orang-orang yang hanya memburu akses ke kekuasaan demi mengincar kas negara atau membangun gurita koncoisme dan nepotisme gaya baru demi memuluskan kongkalikong. Sebaliknya, demokrasi harus dipastikan untuk mendudukkan orang-orang benar dalam kekuasaan, termasuk sistem peradilan, agar sistem penegakan hukum berlaku selurus KPK. Seleksi penegak hukum pun harus memastikan tak ada afiliasi apa pun yang menyertainya, khususnya pesan politik. Para hakim hanya boleh bersekutu dengan kebenaran dan keadilan. Sebab jika itu tidak ditegakkan maka akan semakin banyak rakyat negeri ini terzalimi. (Sarono P Sasmito)

OLEH SARONO P SASMITO

 

KONTROVERSI usai tertangkapnya  Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar terus merebak hingga kini. Pemibicaraan hangat tentang kasus itu bukan hanya terjadi di Jakarta. Tetapi juga meluas ke segala penjuru tanah air termasuk di Palembang Sumatera Selatan ini. Berkaitan dengan lembaganya, warga mengharapkan ada pengurangan fungsi dan peran MK yakni tidak usah mengurusi sengketa Pemilukada. Sebab hal itu akan sangat rentan akan adanya upaya godaan suap dan lainnya. Berkaitan dengan sanksi hukumannya makin menguatkan adanya desakan agar ketua MK dijatuhi hukuman seberat-beratnya hingga hukuman mati.

Desakan itu tampaknya bukan hanya didasari kemasygulan mantan Ketua MK,  Jimly Asshiddiqie yang kesal tiada tara.  “Pantasnya orang ini dihukum mati,” kata Jimly waktu itu.

Ternyata, kemarahan Jimly adalah kemarahan nasional. Bangsa ini memang pantas murka oleh pelecehan hukum yang alang kepalang telanjang itu. Hanya orang yang tak peduli pada masa depan negeri ini yang diam tak terusik oleh penyalahgunaan wewenang yang sudah keterlaluan itu.
Kita melihat b
adai hukum itu kian menegaskan korupsi dan praktik suap telah menjalari semua sendi bangsa, bak kanker yang menggerogoti tubuh. Bahkan ini telah lama diketahui dunia.
Kita sangat prihatin karena korupsi sudah amat mewabah di Indonesia. Pada banyak kasus, termasuk kasus korupsi, polisi bisa “dibujuk” untuk menghentikan investigasi, menghilangkan barang bukti penting, atau menyampaikan sangkaan ringan. Dalam perkara suap, jaksa kerap menghentikan penuntutan atau menyampaikan dakwaan yang lemah, atau sanksi lunak. Intinya, kekebalan bagi mereka yang berkasus namun mau dan mampu menyuap sebagai jalan keluar dari jerat hukum. Dari pernyataan itu, jelaslah praktik korupsi dan bobroknya sistem penegakan hukum Indonesia sudah menjadi rahasia umum dunia.
Tapi, begitu seorang ketua mahkamah konstitusi ditangkap KPK karena suap, dunia tetap saja kaget, tak menyangka kebobrokan itu jauh lebih parah dari yang dikira, dan mungkin membatin, ‘bagaimana mungkin seorang hakim yang memimpin lembaga di mana rakyat mencari keadilan bisa disuap?’
Tak heran jika media seluruh dunia mengekspos berita penangkapan Akil Mochtar, seolah berlomba mengingatkan dunia betapa tinggi stadium korupsi di Indonesia.
Kini,
 wacana hukuman mati untuk koruptor pun menguat lagi di negeri ini. Bukan hanya karena hukum sekarang tak bisa membuat jera orang-orang serakah, namun juga karena hukum telah kentara dipermainkan orang-orang berkuasa yang tak ragu menghinakan rasa keadilan.
Apalagi, praktik demokrasi saat ini justru kian menyuburkan pragmatisme brutal dari orang-orang yang hanya memburu akses ke kekuasaan demi mengincar kas negara atau membangun gurita koncoisme dan nepotisme gaya baru demi memuluskan kongkalikong. Sebaliknya, demokrasi harus dipastikan untuk mendudukkan orang-orang benar dalam kekuasaan, termasuk sistem peradilan, agar sistem penegakan hukum berlaku selurus KPK. Seleksi penegak hukum pun harus memastikan tak ada afiliasi apa pun yang menyertainya, khususnya pesan politik. Para hakim hanya boleh bersekutu dengan kebenaran dan keadilan. Sebab jika itu tidak ditegakkan maka akan semakin banyak rakyat negeri ini terzalimi. (Sarono P Sasmito)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *