Kejari Kota Pagaralam di Desak Usut Dana TKD

anggaran

PAGARALAM, KS—Upaya mempersempit ruang gerak aksi tindak korupsi, Kejaksanaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) dan Kejaksaan Negeri (Kejari), Kota Pagaralam, didesak usut tuntas dugaan korupsi penyelewengan Dana Tunjangan Kerja Daerah (TKD), yang digunakan untuk biaya Pemilihan Walikota Pagaralam dan Wakil Walikota tahun 2013.

Padahal, sesuai mekanisme yang ditetapkan, dana TKD senilai Rp 4 miliar itu semestinya diberikan dan menjadi hak Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), di lingkungan Pemerintah Kota Pagaralam tahun 2012.

“Dana TKD selama dua bulan tersebut (Nopember-Desember- red), sudah dicairkan pada akhir Desember 2012 lalu. Namun, hingga kini keberadaan uang tersebut entah berpindah ketangan siapa, karena tak satupun pegawai di lingkungan Pemkot Pagaralam menerima tunjangan selama dua bulan itu. Sementara TKD bulan Januari-Oktober 2012 sudah terealisasi. Disinyalir dana TKD tahun 2012 senilai Rp 4 miliar, dipergunakan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Pagaralam 2013,” ungkap Tim Investigasi  Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN RI), Sumsel, Refi Mustafa, kemarin.

Menurtnya, dana TKD untuk PNS-CPNS bulan Nopember-Desember 2012 sudah dilakukan pencarian sekitar Rp 4 miliar. Namun, kegunaan dana dimaksud bukanlah dibagikan kepada pegawai di lingkungan Pemkot Pagaralam. Karena sampai saat ini tidak ada satupun pegawai yang menerimanya, sedangkan TKD bulan Januari hingga Oktober 2012 sudah terealisasi 100 persen.

“Disinyalir, dana TKD yang semestinya dibagikan kepada  pegawai di lingkungan Pemkot Pagaralam justru beralihfungsi dipergunakan untuk biaya pilkada Walikota dan Wakil Walikota 2013,” ungkapnya.

Ia menegaskan, persoalan ini sebetulnya tidak banyak diketahui PNS, karena sistem pencairan dana tersebut tidak dilakukan setiap bulan, tapi per triwulan. Sehingga tak heran bila ada pegawai yang akan mempertanyakan dana tersebut.

“Kami mendesak pihak Kejati dan Kejari agar mengusut dugaan penyimpangan penggunaan dana TKD yang tidak jelas kemana dana tersebut,” kata Refi dengan nada  tinggi seraya mengatakan, terendusnya dugaan tindak korupsi itu setelah  adanya pencairan tapi tidak direalisasikan hingga kini.

Refi memaparkan, kebenaran informasi ini terungkap sekitar akhir Desember 2012 lalu. Dana TKD tersebut sudah dicairkan, tetapi tidak jelas kemana larinya.

“Pastinya, kami mendesak pihak Kejari agar melakukan pengusutan dugaan korupsi dana TKD pegawai Pemkot Pagaralam tahun 2012 tersebut. Misalkan dana tersebut dikembalikan dari mana asalnyan dan selama 10 bulan pula keberadaan uang tersebut mengendap kemana,” sebutnya.

Ia menambahkan, pihaknya pun tengah mengawasi adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), RI terkait pembayaran gaji PNS pensiun yang membebabani APBD. Kemudian  korupsi penerimaan dana Kapitasi PT Askes Rp 133.012.144 yang digunakan untuk kepentingan pribadi di Dinas Kesahatan, dan pemborosan pebayaran barang dan jasa di Bappeda senilai Rp278 juta.

Terpisah, Kejari Kota Pagaralam, Ranu Indra SH didampingi Kasi Pidsus Hafid SH dan Kasi Intel Een Supandi SH mengatakan, sejauh ini  pihaknya tengah mempelajari laporan terkait sejumlah dugaan korupsi tersebut termasuk penggunaan dana bantuan Gubernur Sumsel Rp1,7 miliar yang diduga banyak fiktif dan proyek fiktif pemeliharaan jalan-jembatan di lingkungan Dinas PU.

“Namun pastinya, kita akan usut semua kasus korupsi dimaksud,  apalagi adanya dugaan proyek fiktif pemeliharaan jalan-jembatan seperti pemeliharaan rutin jalan-jembatan dalam kota senilai Rp1,1 miliar, jalan Pelangkenidai Rp 1,2 miliar, jalan Belumai-Jabat Balo Rp1,05 miliar, dan pemeliharan jalan talang Asoy-Curup Embun Rp2,9 miliar,” ungkapnya.

Meski begitu, saat ini Kejari masih konsen pengusutan korupsi penerimaan CPNS tahun 2009 yang melibatkan mantan Walikota dan  Sekda berikut sejumlah pejabat aktif dan non aktif. “Kami tengah konsentrasi terhadap kasus penyelewengan penerimaan CPNS tahun 2009. Namun pastinya, dari sejumlah kasus yang ada akan segera dilakukan pemeriksaan secara bertahap,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Pagaralam, Hariyanto SE MM MBA saat dikonfirmasi mengatakan, dana TK  untuk bulan Nopember-Desember 2012, hingga kini belum dikeluarkan.

Ia mengatakan, TKD tersebut justru dianggarkan dalam APBD Perubahan 2013, dan anggarannya baru saja disahkan DPRD bersama Pemerintah Kota Pagaralam, Selasa (1/10) lalu.

“Tidak benar bila dana TKD bulan Nopember hingga Desember 2012 lalu sudah dicairkan, apalagi digunakan untuk biaya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagaralam tahun 2013,” singkatnya.

 

Teks : Antoni Stefen

Editor : Junaedi Abdillah




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *