Arudji Terus Melawan, Ditolak PTUN Ngadu ke DPP Demokrat

kpu

PALEMBANG, KS-Gugatan pendiri Partai Demokrat Sumsel, Arudji Kartawinata terhadap tiga petinggi DPD Partai Demokrat Sumsel dan SK KPU Sumsel tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) Pileg 2014, di tolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang.

Meski demikian, Arudji mengaku tidak patah arang. Ia pun akan mengadukan permasalahannya ini ke Dewan Kehormatan (DK) DPP Partai Demokrat (PD). Dalam keterangan persnya, Selasa (2/10) di media center DPRD Sumsel, Arudji mengatakan, ada lima poin yang menjadi alasan PTUN menolak gugatannya

Yakni gugatan tidak termasuk dalam wewenang pengadilan, kemudian syarat-syarat gugatan tidak terpenuhi, gugatan tidak memiliki alasan yang layak, lalu tuntutan sudah dipenuhi oleh keputusan Tata Usaha Negara (TUN) dan gugatan diajukan telah lewat waktu. “Meski ditolak saya berkeyakinan tidak ada yang sia-sia, karena apa yang saya lakukan ini juga untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” kata Arudji.

Setelah penolakan tersebut kata Arudji, ia tetap meneruskan gugatannya ke pengadilan negeri (PN) Palembang, dan tidak menutup kemungkinan melanjutkan gugatan ke PTUN Medan. Secara internal, karena ini menyangkut nama baik partai, maka kata Arudji, ia sudah siapkan berkas dan laporan ke DK DPP Partai Demokrat di Jakarta.

“Laporan saya ini sifatnya, meminta agar kepengurusan di daerah (Sumsel) untuk dievaluasi, dan kalau laporan saya itu diterima, bukan tidak mungkin kepengurusan Demokrat Sumsel ini dilengserkan, kejadian (lengser) ini sudah terjadi di Lampung,” beber Anggota DPRD Sumsel ini.

Terlepas dari permasalahannya, Arudji berkomitmen untuk tetap berada di partai yang dibidani oleh Susilo Bambang Yudhoyono ini, ia beralasan akan berusaha membenahi partai ini dari dalam. “Tidak sedikit partai yang menawarkan kepada saya untuk bergabung, tetapi saya tolak, karena apapun yang terjadi saya tidak akan keluar dari Partai Demokrat, karena partai ini saya yang mendirikan bersama Sarjan Taher. Saya akan membenahi partai ini dari dalam,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Arudji Kartawinata secara resmi mendaftarkan gugatannya ke PTUN Palembang, Selasa (24/9). Selain menggugat tiga petinggi Demokrat Sumsel, Arudji juga memperkarakan KPU Sumsel atas surat keputusan (SK) penetapan DCT Pileg 2014 yang dikeluarkannya.

Gugatan kader senior Partai Demokrat Sumsel ini, berawal dari tidak terdaftarnya nama Arudji Kartawinata di dalam DCT yang dikeluarkan KPU Sumsel. “Gugatan kepada tiga petinggi Partai Demokrat bukan ditujukan pada orangnya tetapi keputusan yang tidak mengacu sesuai SK DPP Partai Demokrat Nomor:172/SK/DPP.PD/VIII/2012 tentang Juklak-Juknis penjaringan Caleg Partai Demokrat yang merupakan keputusan partai,” tambah Arudji.

Arudji juga membantah pernyataan Ketua Panitia Penjaringan Caleg PD, Chairul S Matdiah yang mengatakan dirinya tidak mendaftarkan diri sebagai caleg hingga batas akhir pendaftaran di PD. “Sebenarnya sejak awal saya sudah menduga nama saya tidak akan dimasukkan sebagai caleg, saya menyerahkan berkas persyaratan caleg itu tanggal 12 April, saat itu berkas saya diterima, kemudian penyerahan berkas oleh panitia Caleg PD ke KPU Sumsel tanggal 22 April, tetapi berkas yang saya serahkan itu ternyata tidak di proses,” beber Arudji.

Sementara itu, Ketua Panitia Penjaringan Caleg Partai Demokrat, Chairul S Matdiah mengatakan, tidak masuknya nama kader senior Partai Demokrat Sumsel, Arudji Kartawinata dalam daftar calon tetap (DCT) Partai Demokrat yang ditetapkan KPU Sumsel, karena memang nama tersebut tidak mendaftarkan diri hingga saat penutupan pendaftaran di internal partai.

Hal ini diungkapkan Chairul menanggapi pernyataan Arudji Kartawinata yang mempertanyakan namanya yang tidak masuk DCT Partai Demokrat (PD). “Pada waktu penetapan caleg Partai Demokrat, nama Arudji memang tidak ada, karena dia tidak memasukkannya (mendaftar,red),” ungkap Chairul.

Sedangkan Komisioner KPU Sumsel, Herlambang menilai, pengaduan Arudji ke PTUN, atas penetapan DCT oleh KPU Sumsel akan sia-sia, karena tuntuan tersebut tidak berdasarkan hukum. ”Apa yang mau dituntut, karena nama Arudji dari Partai Demokrat sebagai DCS saja tidak ada,”  tukasnya.

Teks     : Dicky Wahyudi
Editor  : Imron Supriyadi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *