Parpol dan Capres Berebut Popularitas

OLEH SARONO P SASMITO

Partai politik (parpol) dan calon presiden (capres) untuk Pemilu 2014, diingatkan agar jangan lagi berpikir soal popularitas dan elektabilitas. Akan tetapi harus lebih mengutamakan platform program sebagai bagian penting dalam memberikan edukasi politik bagi masyarakat serta mengangkat martabat bangsa.

Hal tersebut terungkap dalam Temu Regional Forum Rektor Indonesia (FRI) se-Jawa Tengah yang digelar di Gedung Prof Sudharto kompleks Universitas Diponegoro (Undip), Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, baru-baru ini.

Menurut Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) 2013, Laode M Kamaluddin, FRI menilai justru program-programlah yang membuat seorang calon presiden menjadi populer. Jika program uang diusung benar-benar pro rakyat pasti akan mampu mendongkrak elektabilitas.

Kita prihatin sebab yang terjadi sekarang ini,  rakyat  memilih pemimpin dianalogikan seperti membeli kucing dalam karung.  Meong-nya sudah jelas kucing, tapi apakah kucing itu bisa menangkap tikus atau tidak, masih kurang jelas.

Dijelaskan, menangkap tikus inilah yang diibaratkan sebagai program. Hal inilah yang akan didorong oleh FRI supaya masing-masing capres dan parpol bisa mengedepankan platform mereka. Sebab hanya dengan cara inilah, FRI berpendapat proses demokrasi akan menghasilkan kualitas pemimpin yang mampu membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Dari program yang diusung parpol dan masing- masing capres, FRI akan melihat apakah benar-benar prorakyat atau pro yang lain.

Kita juga mendorong  parpol dan capres agar lebih mengutamakan program-program demi kemajuan Indonesia. Oleh karena itu kita juga mendukung kesepakatan seluruh anggota FRI atau sebanyak 3.200 rektor yang ada di Indonesia. Melalui pola-pola seperti itu kita harapkan akan tertemukan figure anggota legislative dan capres yang benar-benar mampu membawa bangsa dan Negara ini kea rah kemaslahatan umat. Bukan sebaliknya yang banyak terjadi saat ini adalah mereka banyak membawa mudharat karena perilaku dan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme yang sudah mengakar kuat. Perilaku KKN itulah yang membuat rakyat kita banyak menderita. Sebab peluang mereka untuk dapat sejahtera terampas oleh pemimpinnya.

Impian dan harapan itu saja bukan hanya didambakan oleh rakyat kita yang berada di pusat atau Jakarta. Rakyat yang berada di Palembang dan Sumatera Selatan juga mempunyai keinginan yang sama. Apalagi saudara-saudara kita yang berada di pedesaan sangat menginginkan kesejahteraan mereka terangkat setelah sekian tahun merdeka nasib mereka tidak berubah. Moga hal itu menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan itu untuk diterapkan.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *