KPU Sumsel Kembali Digugat ke DKPP

kpu

PALEMBANG, KS-Ditengah kesibukan menjalani proses sidang sengketa pemilukada Sumsel, lima komisioner KPU Sumsel kembali di gugat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lima komisioner KPU Sumsel itu di gugat ke DKPP, terkait  penetapan lima besar anggota tim seleksi (timsel) di 15 kabupaten dan kota di Sumsel.

Gugatan itu elemen masyarakat Sumsel, yang merasa di rugikan atas tindakan KPU yang menetapkan timsel KPU di kabupaten dan kota di Sumsel. “Gugatan sudah kita daftarkan ke DKPP dengan registrasi perkara Nomor : 278/I-P/L-DKPP/2013, tertanggal 30 September 2013,” kata  Rinaldo Sudrajad, dari kantor hukum Chairil Syah SH and Partners, yang mengklaim menjadi kuasa hukum elemen warga yang merasa di rugikan akibat tindakan KPU tersebut.

“Ada empat poin materi gugatan yang kami ajukan ke DKPP, terkait penetapan lima besar anggota tim seleksi, 15 KPUD kabupaten/kota di Sumsel, oleh KPU Sumsel,” sambungnya.

Ke empat poin materi gugatan itu, diantaranya, KPU Sumsel dinilai telah bersikap inkonsistensi, dalam menetapkan lima besar, anggota timsel KPU kabupaten/kota di Sumsel, dimana terdapat beberapa nama, yang dinyatakan lolos sebagai anggota timsel ternyata tak termasuk dalam nominasi 10 besar calon anggota timsel yang telah diumumkan KPU Sumsel sebelumnya.

Selain itu, masih menurut Rinaldo, KPU Sumsel juga dinilai, telah mengabaikan, amanah UU, tentang keterwakilan 30 persen perempuan, dalam menetapkan anggota timsel, selain bersikap tak transparan, dan tak mengakomodir seluruh unsur yang dimanahkan UU, yang berhak duduk sebagai anggota timsel, serupa dari unsur profesional serta akademisi yang berpengalaman di bidang kepemiluan.

“Dalam menetapkan anggota timsel untuk KPUD Kabupaten Ogan Ilir (OI), misalnya, KPU Sumsel telah menetapkan tiga anggota timsel dari unsur birokrat (PNS) dan sisanya dari unsur akademisi serta pendidikan, artinya tak mengakomodir unsur profesional disana,” papar Rinaldo.

Selain itu sambung Rinaldo, KPU Sumsel juga, dinilai telah melanggar kode etik profesionalitas sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang independen dan berintegritas, dengan menetapkan satu anggota timsel untuk KPUD di Kota Palembang, yang tercatat sebagai kuasa hukum KPU Sumsel. “Artinya juga, sarat dengan kepentingan sepihak dan golongan KPU Sumsel semata, dalam menentukan lima besar anggota timsel tersebut,” tukas Rinaldo pula.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Yuswar Hidayatullah berpandangan, berdasarkan aturan, kewenangan Komisioner KPU Sumsel saat ini sebatas melaksanakan pemilukada termasuk di dalamnya pemungutan suara ulang (PSU) hingga penetapan pasangan kandidat gubernur dan wakil gubernur terpilih.

“Mereka tidak ada kewenangan untuk membentuk timsel  KPU kabupaten dan kota di Sumsel,  yang berhak membentuk timsel itu adalah komisioner KPU Sumsel yang baru,” ungkap politisi PKS ini.

Teks     : Dicky Wahyudi
Editor  : Imron Supriyadi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *