KPU Sumsel Lolos dari Sanksi

kpu

PALEMBANG, KS-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel), nampaknya bisa bernafas lega. Pasalnya, mereka lolos dari sanksi. Sebab Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hanya memberikan peringatan kepada KPU Sumsel, atas tiga gugatan dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Sumsel dan pemilukada Banyuasin.

Keputusan ini, diambil dalam sidang DKPP yang digelar, Senin (16/9). Informasi yang didapatkan Kabar Sumatera, dalam amar putusannya, DKPP tidak dapat diyakinkan atas pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan para pengadu. “DKPP tidak dapat diyakinkan atas pelannggaran, dan hanya menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu (KPU Sumsel),” kata majelis kehormatan, Saud Hamonangan, kemarin.

Karenanya majelis kehormatan, tidak mengabulkan tuntutan pasangan Eddy Santana Putra-Wiwiet Tatung (ESP-WIN), yang meminta DKPP untuk memecat semua komisioner KPU Sumsel karena dianggap mengabaikan dan tidak mematuhi perintah Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendiskualifikasi pasangan calon gubernur (cagub)-calon wakil gubernur (cawagub) Sumsel, Alex Noerdin-Ishak Mekki.

DKPP juga menolak pengaduan yang disampaikan pasangan Herman Deru-Maphilinda Boer (DerMa) dan pengaduan yang dilayangkan lima pasangan calon bupati (cabup)-calon wakil bupati (cawabup) Banyuasin, melalui kuasa hukumnya, Alamsyah Hanafiah.

Menanggapi putusan DKPP ini, komisioner KPU Sumsel, Herlambang mengaku lega terhadap putusan DKPP yang menolak seluruh gugatan pemohon. “Terimakasih kepada DKPP, ini menunjukkan kami tidak salah dan semuanya telah sesuai dengan mekanisme,” kata Herlambang yang dihubungi, kemarin.

Ia menyebut, penolakan DKPP ini akan tindaklanjuti secara hukum, karena ia merasa dirugikan terhadap laporan palsu tersebut. “Laporan palsu diatur dalam pasal 317 KUHP yang menyebabkan orang lain disidang. Laporan akan saya masukkan langsung ke Polda Metro Jaya,” tegasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya semua komisioner KPU Sumsel diadukan ke DKPP oleh pasangan ESP-WIN dan DerMa. Pengaduan itu disampaikan, karena komisioner KPU Sumsel dianggap telah melanggar kode etik dan berpihak pada calon petahana karenanya, DKPP diminta memberhentikan semua komisioner KPU Sumsel.

Teks     : Dicky Wahyudi
Editor  : Imron Supriyadi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *