Pemilih Sakit tak Bisa Memilih Tak Ada TPS Khusus di RS

PALEMBANG, KS-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel), mengabaikan hak konstitusi masyarakat saat pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Sumsel, 4 September mendatang.

Pasalnya, masyarakat yang saat digelarnya PSU dalam kondisi sakit dan sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit (RS), bakal tidak bisa menggunakan hak pilihnya.  Sebab KPU Sumsel, tidak menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) khusus di RS.

TPS khusus hanya disiapkan KPU Sumsel di rumah tahanan negara (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) saja.  “TPS khusus itu hanya ada di rutan dan lapas, yang ada di daerah yang dilakukan PSU saja.  Sedangkan untuk RS, tidak ada TPS khusus,” kata komisioner KPU Sumsel Divisi Teknis, Herlambang ketika dibincangi, Senin (26/8).

Herlambang mengatakan, tidak adanya TPS khusus di rumah sakit di daerah yang dilaksanakan PSU yakni Palembang, Prabumulih, OKU, OKU Timur dan satu kecamatan di OKU Selatan. Itu dikarenakan, pemilih yang ada di RS adalah pemilih yang sudah terdaftar di daerah asalnya.

“Mereka pada hari H tetap bisa menggunakan hak pilihnya di TPS yang terdekat dari RS, dengan membawa membawa formulir A 8 sebagai formulir untuk pindah TPS,” jelas Herlambang.

Ia pun mengungkapkan, formulir A 8 itu bisa didapatkan di TPS dimana pemilih sudah terdaftar di daerah asalnya dan dibawa ke TPS yang terdekat yang ada di rumah sakit tempat mereka dirawat.

“A 8 itu bisa diminta oleh siapa saja yang sudah di TPS asal mereka, dengan syarat sudah terdaftar di TPS itu. Bukan hanya pasien yang bisa menggunakan A 8 itu, dokter, perawat dan keluarga pasien yang sedang menunggu pun bisa menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat di RS itu atau KPPS yang ada di TPS yang terdekat di RS itu, yang akan menjemput atau datang ke RS,” ungkap Herlambang.

Ketika ditanya tidak adanya TPS khusus di rumah sakit akan mengurangi angka partisipasi, diakui Herlambang, pasti ada pengurangan jumlah partisipasi pemilih pada pemungutan suara ulang nanti. “Pengurangan angka partisipasi mungkin akan terjadi,” ucapnya.

Ketika ditanya kembali, jika nantinya ada pihaknya yang mengatakan KPU Sumsel tidak bekerja maksimal dan terkesan menjegal hak konstitusi masyarakat, menurut Herlambang, tidak menjadi masalah bagi KPU Sumsel selaku penyelenggara pemungutan suara ulang.  “Tidak ada masalah, karena kami sudah berupaya untuk melaksanakan PSU. Soal pemilihan itu adalah hak, boleh digunakan dan boleh tidak,” kata Herlambang.

Ditambahkan Herlambang, TPS khusus hanya didirikan di rutan atau lapas dikarenakan data penghuni telah ada sebelumnya. “Di rutan atau lapas kan datanya sudah ada sebelumnya, silahkan di cek saja,” ungkapnya.

Menanggapi kebijakan KPU Sumsel yang tidak mendirikan TPS khusus di rumah sakit di daerah yang menggelar PSU, pengamat politik Unsri, Joko Siswanto mengatakan kebijakan yang diambil KPU Sumsel tersebut tidak benar.

“Pada prinsipnya semua daerah yang mengulang, seluruh masyarakat yang memiliki hak suara di daerah itu seharusnya terakomodir termasuk masyarakat yang sedang di RS,” kata Joko.

Seharusnya, menurut Joko, KPU Sumsel dapat berlaku luwes dan tidak menyulitkan masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya. “Kalau begini maka potensi penurunan angka partisipasi pemilih semakin tinggi. Seharusnya KPU Sumsel ,mengeluarkan kebijakan yang luwes. Artinya sepanjang orang yang di rawat di RS, memiliki kartu pemilih dan kartu penduduk dari daerah yang diulang diberikan kemudahan untuk menggunakan hak pilihnya itu. Kalau kebijakannya seperti itu, maka ada upaya penghilangan hak pilih masyarakat,” tukasnya.

Teks    : Dicky Wahyudi
Editor : Imron Supriyadi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *