Demokrasi Merusak Konstitusi

demokrasi

OLEH SARONO P SASMITO

ADALAH fakta yang tidak bisa dibantah jika saat ini persoalan politik, sosial, keamanan, kebudayaan, dan ekonomi akan terus membelit bangsa ini. Sebab, secara sadar, konstitusi bangsa telah dirusak. Karena itu, jika ingin memperbaiki bangsa ini ke depan adalah mengembalikan konstitusi ke jalur yang benar. Selain itu, harus ada perubahan paradigma terhadap NKRI.

Kenyataan itu juga diakui oleh Guru Besar Hukum dari Universitas Diponegoro, Semarang, Dimyati Hartono dan pakar hukum tata negara dari Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, Daniel Yusmic P Foekh dan banyak pakar serta tokoh masyarakat di Sumatera Selatan yang diminta pendapatnya oleh Kabar Sumatera.

Sesungguhnya kita menyadari  bangsa Indonesia bukan bangsa yang hidup dengan fanatisme.  Kita tak punya konsep yang jelas. Kenapa founding father kita berhasil? Karena konsepnya jelas. MPR dan DPR adalah lembaga legislatif. Tapi sering disebut parlemen. Padahal, tak ada di UU itu parlemen. Yang memprihatinkan adalah ketika presiden SBY dihina oleh sebuah kelompok. Tapi, tak ada satupun alat negara yang bertindak.

Dimyati memaparkan, dalam demokrasi ada tiga hal utama, yakni freedom (kebebasan), equality (kesetaraan), dan rule of the game (ada aturan). Ketiganya itu harus selaras. Freedom dan equality itu tetap harus ada aturannya.

Kita melihat banyak hal yang telah diselewengkan dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, di tataran konstitusi yang dasarnya sudah menjadi tak jelas. Untuk memperbaiki keadaan tersebut, maka bangsa ini harus tahu permasalahan dan bangsa Indonesia yang hidup dalam NKRI.

Bukankah kenyataan yang tidak bias dibantah Indonesia lahir sebagai sebuah negara karena tiga faktor, yakni faktor demografi, faktor geografi, dan faktor sejarah. Semua kekuatan Indonesia ada di Pancasila. Ini yang harus kita pahami.

Kini yang muncul menjadi persoalan pula adalah ketika salah kaprah dalam sistem yudisial. Kita terpukau supremasi hukum, maka lahirlah mahkamah konstitusi (MK). Kita tak tahu bahwa telah terjadi pergeseran mendasar dari dasar negara. Pada waktu mendirikan negara itu, ada mahkamah agung (MA). Lembaga tertinggi negara di bidang yustisi. Tapi, negara tak memberikan hak kepada MA untuk menguji UU. Kenapa MA tak diberi hak? Dalam trias politika, kekuasaan dibagi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kenapa MA tak diberi hak untuk mengubah UU?”.

Sumber utama masalahnya adalah karena seluruh elemen sudah dirusak melalui konstitusi. Kontitusi kita (UUD 1945), menggunakan konstitusi terpadu. Terdiri, pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Tiga hal ini, oleh reformasi dirusak dengan cara didiskreditkan. Kita, menerima reformasi tanpa memahaminya. Oleh karena itu jika ingin membangun masa depan bangsa ini maka semua elemen bangsa harus mempersatukan kerangka berpikir (mindset) bangsa.  Kita mesti tetap mengutamakan utuhnya NKRI dan jangan terjebak berbagai ekses negative demokrasi.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *