Pembebasan Lahan Fly Over Nilai Ganti Rugi Masih Dipersoalkan

fly-over

Fly Over Simpang Polda Palembang

PALEMBANG, KS-Proyek pembangunan fly over Simpang Jakabaring, hingga kini masih terkendala pembebasan lahan. Hal ini, salah satunya disebabkan ketidakpuasan warga atas ganti rugi yang ditetapkan oleh jasa penilai. Kondisi ini memaksa Pemerintah Kota (pemkot) Palembang untuk melimpahkan permasalahan itu, ke pengadilan.

Kepala Bidang Agraria Kota Palembang, HM Sunarto mengatakan pihaknya tidak dapat mengabulkan permintaan salah seorang warga di Kelurahan Silaberanti tersebut. Hal ini dikarenakan, penentuan harga telah ditetapkan oleh jasa penilai. Oleh sebab itu pemerintah tidak bisa mentolerir hal tersebut.

“Jadi kami tidak bisa menambah harga. Hal itu sudah dkeluarkan dari Menteri Keuangan, yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN),”ungkap Sunarto saat dibincangi di Balai Kota Palembang, Rabu (17/7).

Sunarto menyebutkan, harga yang ditawarkan dari jasa penilai yakni Rp2.140 per meter. Sementara warga tersebut, meminta lebih diatasnya. Selain permasalahan harga, kendala lainnya yakni adanya tumpang tindih atas lahan. Dengan demikian sertifikat kepemilikan tidak hanya ada pada satu orang, namun hingga tiga orang. “Atas keberatan ini, sebagian warga telah ada yang mengadukan ke kepolisian serta ada pula yang di inventarisir oleh pihak kecamatan,”jelasnya.

Lebih jauh Sunarto menjelaskan, bagi tumpang tindih sertifikat ini akan diambil alih provinsi dan di limpahkan ke pengadilan. Karena itu pihaknya berharap, agar sebaiknya permasalahan ini dibicarakan secara kekeluargaan. Namun dia mensyaratkan, agar nantinya dilampirkan surat keterangan dari lurah maupun camat. “Kalau diselesaikan secara kekeluargaan lebih bagus lagi. Jika di pengadilan, tidak tahu apakah akan dibagi bersama nantinya,”ungkapnya.

Secara umum Sunarto menambahkan, lahan yang masih belum terbebas sekitar 40 persen. Namun, diperkirakan hal ini tidak akan menghambat proyek pembangunan. Pihaknya akan bekerja keras agar permasalahan yang ada saat ini, dapat selesai pada pertengahan Agustus mendatang. “Sementara menyinggung pembebasan lahan underpass, sudah tidak ada kendala meskipun masih menyisakan sekitar 20 persen,”jelasnya.

Sementara itu, Camat Seberang Ulu (SU) I, HM Thabrani mengakui memang di wilayahnya ada beberapa permasalahan. Khususnya di Kelurahan 8 Ulu, masih ada 21 lokasi yang belum terselesaikan, karena tumpang tindih tersebut. Padahal, telah ada upaya persuasif yang dilakukannya agar dapat diselesaikan. “Semuanya masih ngotot, dan tetap bertahan. Karena tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, akan dilakukan secara hukum,” jelasnya.

Sedangkan di Kelurahan Silaberanti sambung Thabrani, ada satu orang yang menginginkan ganti rugi sebesar Rp6 juta. “Satu orang warga tersebut, berpendapat bahwa ganti rugi tidak sesuai, sementara untuk kelurahan lainnya seperti 7 Ulu, sudah tidak ada masalah,”tukasnya.

Teks    : Alam Trie Putra

Editor  : Dicky Wahyudi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *