Paripurna Dewan Nyaris Gagal

PALEMBANG, KS-Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, Selasa (16/7), dengan agenda membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, nyaris gagal dilaksanakan.

Pasalnya, selain diwarnai dengan walk out salah satu wakil rakyat karena terkait ketidakhadiran Wakil Wali Kota Palembang, Romi Herton juga rapat itu banyak tidak dihadiri anggota dewan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Akibatnya rapat paripurna yang diagendakan pukul 09.00 WIB, sempat di skors 45 menit dan ditambah 10 menit setelah ada pembahasan singkat terkait absennya para pejabat dilingkungan Pemkot Palembang itu.

Dalam kesempatan tersebut, pimpinan sidang Pahlevi Maizano mengatakan, kepala daerah dan wakilnya mesti menjalankan etika pemerintahan dengan menghadiri sidang paripurna tentang LKPJ.  Hal ini menurut Pahlevi, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. “Ini masalah etika pemerintahan dan perundang-undangan. Meski begitu, sidang tetap harus dilanjutkan,”ujarnya.

Mendengar hal ini, anggota Komisi III DPRD Kota Palembang, Chairil Malik menyatakan walk out. Ditemui di luar ruang sidang, dia menegaskan, permasalahan di rapat sidang ini adalah tidak adanya rasa menghargai institusi DPRD dan aturan-aturannya.

Politisi dari Fraksi Hanura ini menyebut, Wakil Wali Palembang, Romi Herton sebelumnya juga tidak menghadiri sidang paripurna pengesahan peraturan daerah (Perda) tentang Pembangunan Berkelanjutan.

“Sidang sebelumnya membahas dasar program kerja untuk wali kota terpilih, tapi dia sebagai calon justru tidak hadir. Sidang kali ini tentang LKPJ, juga tidak hadir dengan alasan dibuat-buat,”ungkapnya.

Karena itu menurutnya, perlu ada pemahaman jajarnya institusi legislatif dengan pihak eksekutif. Tidak hanya itu, wali kota dan wakilnya adalah satu paket yang mesti berjalan bersama, dan melaporkan pertanggungjawaban kerja bersama. “Yang saya tahu rapat paripurna itu penting. Agenda kali ini, bukan sekedar laporan seperti yang dikatakan pimpinan sidang,”ungkapnya.

 

Sementara itu Wali Kota Palembang, Eddy Santana Putra mengatakan, secara etika memang selayaknya kepala daerah, wakil, dan SKPD hadir dalam sidang paripurna. Diakuinya, kurangnya komunikasi terkait undangan kepada SKPD. “Ada miss komunikasi di sini. Seharusnya camat memberi tahu para lurah, tapi saya yakinkan semua hadir tapi terlambat saja,” ungkapnya.

Terkait laporan anggaran APBD 2012, Eddy mengatakan, tercatat sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) sebesar Rp57 miliar untuk sektor pendidikan, yakni pembangunan sekolah. Dia menjelaskan, disiapkan dana Rp100 miliar untuk proyek perbaikan sekolah menengah, tapi baru terserap Rp80 miliar. “Tersisa Rp20 miliar untuk pembangunan sekolah.  Itu disebabkan, adanya keterlambatan pada perencanaan di proses tender,”jelasnya

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Palembang, Syaiful Anwar menjelaskan, pelaksanaan sidang paripurna terakhir bagi wali kota ini memang dimajukan satu hari dari jadwal semula, yakni dari 17 Juli menjadi 16 Juli karena wali kota ada kegiatan penting di Jakarta.  “Terkait undangan kepada SKPD, jelas bukan domain kami, tapi bagian umum pemkot,”ujarnya

Dihubungi terpisah, Wakil Wali Kota Palembang Romi Herton menyatakan, ketidakhadirannya di sidang paripurna karena sakit. Diakuinya, dia sudah memberikan surat izin sakit kepada pihak terkait. “Izin sakit sudah saya berikan,”tukasnya.

Teks    : Alam Trie Putra

Editor : Dicky Wahyudi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *