Kejari Lahat Dituding Bekukan Kasus

Lahat I KSKejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lahat kembali diterpa ujian berat. Kali ini Kejari Kabupaten Lahat harus berhadapan dengan isu yang disebarkan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Lahat, yang menuduh Kejari Kabupaten Lahat telah membekukan beberapa kasus kasus terutama dugaan penyimpangan realisasi proyek ABPN dan APND Tahun anggaran 2012 atas nama PPK Satker AVNT pelaksana jalan nasional wilayah Lahat.

Umar, salah salah seorang yang melaporkan kasus tersebut mengatakan, berkas laporan itu sudah disampaikan kepada pihak LSM Pemuda Sriwijaya, LSM Peasra, dan LSM PR-MP2 dan kepada Polda Sumsel, yang kemudian ditembuskan kepada Kejaksaaan Agung (Kejagung)  dan juga kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel.

Namun menurut Umar, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak lembaga penegak hukum. Bahkan pesan singkat yang disampaikan pihak LSM itu kepada media menyebutksn bahwa, pihak kejaksaan telah mempeti-Es-kan kasus tersbut. “Pak Kasi Intel, Kasi Pidum, serta beberapa rekan media cetak se-Sumsel, konfirmasi mengenai laporan pengaduan LSM PS, PR-MP2 Lahat, yang kami tembuskan kepada Kejagung dan Kejati Sumsel, tentang paketsejumlah proyek APBD Lahat dan Sumsel, APBN. Berdasarkan informasi kasus tersbut sudah direkomendasikan ke pihak sekdi pidana khusus kejari lahat, dan diduga akan dipeti Es kan (86) kan, mohon penjelasan dari pak Kajari       Lahat, Tks,” tulis Umar dalam SMS ) pesan singkat) yang dikirim ke sejumlah wartawan di Lahat, kemarin 26/6.

Dihubungi melalui ponselnya, Umar juga membantah adanya surat pencabutan atas laporannya tentang beberpa proyek itu. ”Kami tidak pernah melayangkan surat pencabutan berkas laporan itu, tapi kalau surat klarifikasinya memang ada,” tegas Umar.

Terkait SMS yang disampaikan oleh pihak LSM kepada beberapa wartawan tersebut, pihak Kejari Kabupaten Lahat membantah keras hal tersbut. Kejari Lahat kemudian menunjukkan bukti, bahwa surat perintah yang disampaikan Kejaksaan Tinggi tersebut sudah diperiksa oleh Pihak Polda sumsel. “Tidak ada terjadi pembekuan kasus, dan tidak ada juga berkas yang kami peti-Es-kan itu,” bantah Kajari Lahat, Damly Rowelcys dihadapan sejumlah wartawan.

Damly juga menyebutkan, kalau pihaknya sudah memanggipl pihak pelapor untuk diminati keterangan. “Pihak terlapor sudah kami panggil, dan mereka (terlapor) sudah kami panggil guna dimintai keterangan. Ternyata  terlapor sudah diperiksa oleh pihak Tipikor Polda Sumsel dengan menunjukan bukti-bukti surat  panggilan dari Tipikor Polda Sumsel, dan sebaliknya, setelah  pihak LSM tersebut menyebarkan laporannya kepada berbagai pihak, justru mereka itu yang membuat surat pencabutan kembali laporan itu yang ditujukan kepada Jaksa Agung,”  ujar Edi Hermansyah, SH, Kasi Pidsus Kejari Lahat, sembari memperlihatkan berkas pencabutan oleh pihak LSM dan Surat panggilan dari Polda Sumsel kepada terlapor kemarin. “Sejauh ini, pemeriksaan terus berlanjut dengan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi. Serta mengumpulkan data autentik mengenai laporan tentang proyek tersebut,” tukas Eddi.

TEKS : JUMRA ZEFRI

EDITOR : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *