Kejari Ungkap Dugaan Kasus Korupsi Di Dinas Perikanan

HAL-KORAN-2-OK

Jerry Ilustration

BANYUASIN/KS-Kasus dugaan Korupsi pengadaan kapal pompong di Dinas Perikanan dan Kelautan, Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2008 sebesar Rp 2.199.170.000  akhirnya terungkap.

Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai telah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut.

Kedua tersangka yakni oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS), di Dinas Perikanan dan Kelautan, Banyuasin berinisial Ed. Sedangkan tersangka lain merupakan rekanannya yaitu CV Saptada Putra berinisial, TP.

Namun terhadap keduanya, Kejaksaan Negri Pangkalan Balai belum melakukan penahanan. Barang bukti pun masih tersebar dibeberapa wilayah di Banyuasin dan  belum diamankan.

Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, Suwito SH melalui Kepala Seksi Intelijen M. Ikbal, SH didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Akbar Ali SH saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya telah menetapkan dua tersangka dalam proyek tersebut.

“Ya kita sudah tetapkan dua tersangka, satu diantaranya oknum PNS di Dinas Perikanan dan Kelautan, Kabupaten Banyuasin berinisaial Ed, beralamat Di Palembang,” ungkap M Ikbal dikantornya, Selasa (25/6).

Sementara satu lagi, sambung Ikbal  adalah rekanannya yaitu TP dari CV Siptada Putra yang beralamat di Palembang. “Berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi berikut barang bukti keduanya ini sudah kita tetapkan sebagai tersangaka,” lanjutnya.

Dikatakan Ikbal bahwa dalam waktu dekat ini keduanya akan dilakukan penahanan. “Secepatnya kita akan lakukan penahannan terhadap tersangka ini, sekarang ini kita tinggal tunggu keterangan dari tim ahli dan audit BPK, setelah mendapatkan itu kita langsung lakukan penahanan, mudah-mudahan tidak lama lagi hasil auditnya selesai,” ucapnya.

Walaupun pihak kejaksaan belum mendapatkan keterangan dari tim ahli dan BPKRI, sambungnya, namun berdasarkan bukti-bukti yang ada keduanya merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam proyek tersebut.

“Yang jelas kita sudah mempunyai alat bukti yang cukup sehingga kita bisa menetapkan mereka itu sebagai tersangka,” tuturnya.

Diterangkannya bahwa dari bukti permulaan pengadaan kapal itu tidak sesuai dengan speknya, sehingga pihaknya menduga terjadi ketidaksesuaian antara kapal yang diadakan dengan rancangan anggaran belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuasin.

“Kami sudah memeriksa 18 kapal, yang ada indikasi ketidaksesuaian dengan RAB tersebut,” ungkapnya.

Dari hasil informasi bahwa Kejari Pangkalan Balai telah meningkatkan status dugaan korupsi pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat penangkap ikan dari penyelidikan (lid) menjadi penyidikan (dik) berdasarkan Sprint Kajari No : Print -01/N.6.19.6 Fd.1/07/2012 tanggal 2 Juli 2012.

Sejumlah saksi kasus dugaan korupsi proyek senilai Rp 2.199.170.000 (Rp 2 M lebih) telah diperiksa.

Berdasarkan informasi juga bawa sebelumnya sejumlah anggota Komisi II DPRD tahun 2010 lalu, mendapat temuan kapal jenis Pompong 5 GT ini diduga merupakan kapal bekas dan tidak layak pakai.

Pasalnya, sejumlah kapal bantuan itu mengalami kerusakan, seperti di badan kapal dan sejumlah kebocoran. Temuan lain, alat tangkap jenis jaring, yang mesti diterima setiap kelompok nelayan 45 buah jaring dan tertuang dalam berita acara, namun nyatanya setiap kelompok hanya menerima 35 jaring.

Sehingga permasalahan itu dibawa ke pihak kejaksaan Negeri Pangkalan Balai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

 

Teks : Diding Karnadi

Editor : Junaedi Abdillah




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *