Pantau Ketat BLSM

OLEH SARONO P SASMITO

MEMULAI  disalurkannya bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) beberapa hari ini. Membuat kita menginginkan agar hal itu dapat tepat sasaran. Di sisi lain ternyata,  Komisi VIII DPR  juga akan melakukan inventaris lapangan dari realisasi awal penyaluran BLSM tersebut. Pengecekan lapangan dimandatkan langsung kepada masing-masing anggota DPR di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Gondo Raditiyo Gambiro mengatakan langkah ini sekaligus mendekatkan anggota DPR dengan konstituennya, selain meningkatkan intensitas pengawasan DPR terhadap implementasi program pemerintah seperti BLSM.  Bukan hanya itu bagi kita di sini juga mengharapkan agar Kementerian Sosial mendapatkan daftar masyarakat sebagai penerima BLSM yang berjumlahnya  kurang lebih 15 juta kepala keluarga (KK). Berdasarkan data itu,  maka DPR dapat melakukan pengecekan lapangan. Sederhananya, diformulasikan melalui masing-masing dapil. Dengan demikian DPR, juga akan mengawasi kinerja Kemensos dan PT Pos yang akan turun langsung untuk mendistribusikan ke daerah terpencil maupun pelosok nusantara.

Hal itu karena kita melihat pengalaman yang lalu, daftar penerima BLT problemnya ada di pedalaman, di pelosok-pelosok, ada di kepulauan. Kondisi seperti itu membuat  untuk mengambilnya saja ongkos berapa tidak sesuai. Oleh karena itu kali ini distribusi kerja sama dengan PT Pos yang akan turun ke pelosok-pelosok.

Di sisi lain kita juga mengharapkan  saat  pemerintah menaikkan harga BBM, maka selayaknya realokasi subsidi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan anggaran kesehatan yang masih hanya sekitar 1,9 persen dari total APBN. Dana kompensasi itu harus dialokasikan untuk meningkatkan anggaran kesehatan rakyat.

Dengan penambahan anggaran untuk kesehatan rakyat,  maka  pemerintah bisa memperluas cakupan peserta Jamkesmas atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS di Tahun 2014. Kemudian meningkatkan Premi PBI-nya yang selama ini masih dianggap terlalu rendah, serta menambah fasilitas kesehatan, seperti penambahan kamar kelas III, penambahan tempat tidur, dan alat-alat kesehatan maupun obat -obatan dalam rangka menghadapi pelaksanaan BPJS 1 Januari 2014. Kalau hal itu dilakukan, rakyat miskin yang akan terkena dampak dari kenaikan harga BBM akan lebih ringan bebannya dalam menghadapi masalah kesehatan keluarganya.

Masalah krusial lainnya adalah minimnya anggaran kesehatan, yang dari tahun ke tahun hanya sebesar 2 persen dari total APBN. Seharusnya alokasi anggaran kesehatan sesuai amanat UU Kesehatan No 36/2009 minimal 5 persen dari total APBN (di luar gaji pegawai). Anggaran kesehatan pada tahun 2013 ini hanya sebesar Rp31,2 triliun atau baru sekitar 1,9 persen dari APBN 2013. Anggaran kesehatan yang kecil itu akan berdampak terhadap program – program pembangunan kesehatan. Di samping itu,   minimnya anggaran membuat kesenjangan kebutuhan layanan dengan ketersediaan tempat tidur. Penerima Jamkesmas dan Jamkesda di propinsi ini berjumlah kurang lebih 15 juta. Namun, jumlah tempat tidur kelas 3 hanya 12.743 dari 64 rumah sakit. Penambahan anggaran kesehatan, sangat berarti bagi rakyat miskin.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *