Parlemen, Perempuan dan Kemiskinan

Oleh Muhammad Sazili

Alumnus Sekolah Demokrasi Ogan Ilir Angkatan III

Membicarakan masalah kemiskinan, seakan tidak ada habisnya. Sejak dulu hingga sekarang dan sampai kapanpun, tema ini akan tetap muncul. Kemiskinan akan berkaitan dengan kesenjangan yang dialami, ketidakadilan, ketidakmerataan pembangunan, dan kepedulian.

Kemiskinan juga menjadi topik dalam berbagai peristiwa politik, kebijakan dan bahkan wilayah advokasi. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak akan pernah tuntas, paling mungkin adalah memperpendek jarak antara kelompok kaya dan miskin.

Sumatera Selatan termasuk wilayah yang masih banyak memiliki kantong-kantong kemiskinan. Data dari BPS Sumsel tahun 2012 menunjukkan saat ini angka kemiskinan mencapai 1.057.030 jiwa (13,78%). Angka ini memang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berada di kisaran 1.074.810 jiwa (14,24%). Apapun itu, yang jelas dengan kisaran yang lebih dari 10% menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di daerah lumbung energi dan lumbung pangan ini, masih jadi persoalan serius.

Tak dipungkiri bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah besar yang sulit dipecahkan. Kemiskinan bagaikan sebuah lingkaran setan yang sangat kompleks. Ia akan berkaitan dengan struktur sosial, budaya, politik, dan hukum dan wilayah lainnya. Efeknya adalah terjadi disparitas besar di masyarakat, memunculkan benih-benih konflik, dan kecemburuan sosial. Dalam tataran yang lebih jauh, muncul kelompok-kelompok yang termarginalkan.

Salah satu kelompok yang cukup kuat menerima efek kemiskinan ini adalah kaum perempuan. Ada posisi strategis yang membuat mereka harus menerima efek langsung. Hal ini terkait dengan kondisi kemiskinan yang akan memberikan situasi khusus pada pola kehidupan rumah tangga. Perempuan sendiri adalah mata rantai utama dalam struktur rumah tangga, sebab dalam situasi sosial budaya Indonesia saat ini, posisi perempuan masih dijadikan sebagai bendahara keluarga, pengatur utama keuangan dalam rumah tangga. Kemiskinan membuat perempuan sulit mengakses sektor yang berhubungan dengan kebutuhan hidup. Status kesehatan perempuan juga menjadi rendah yang berdampak pada munculnya berbagai penyakit dan resiko tinggi pada kehamilan dan persalinan.

Bila diurut lebih dalam lagi, kemiskinan yang terjadi (terutama perempuan) adalah kemiskinan struktural yang berakar dari diskriminasi sosial yang berlangsung sejak lama, baik di bidang pendidikan, politik dan ekonomi. Perempuan terjebak dan sengaja dijebak dalam budaya patriarkhi. Semuanya kemudian menjadi sebuah benang kusut yang membelenggu kemiskinan semakin akut.

 

Bila dilihat sebagai perbandingan, bagaimana China mengelola kondisi kemiskinan, kita bisa melihat sebuah kebijakan yang pro pada realitas rakyat kelompok terbawah. Strategi pembangunan di China, jauh sebelum pemerintah China membangun kereta super cepat, bendungan super besar serta jembatan super panjang, mereka terlebih dahulu menginvestasikan dana milyaran yuan untuk pendidikan dan kesehatan para ibu. Efeknya, kondisi kesehatan para ibu-ibu di China meningkat pesat dan mereka mampu berperan strategis dalam meningkatkan kondisi perekonomian keluarga.

Bagaimanapun juga, realitas kemiskinan harus ditangani oleh semua pihak. Kondisi ini adalah sebuah system yang rumit. Pemecahannya tentu saja harus melibatkan semua pihak, semua unsur dan stakeholder terkait. Pendekatan kebijakan adalah salah satu pintu terdekat, karena dari sinilah pemerintah menunjukkan tanggung jawabnya dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Kebijakan dari pemerintah tidak muncul begitu saja, tapi memiliki dorongan dari kelompok lain, baik dari masyarakat, dan terutama adalah dari parlemen (DPRD). Kebijakan pemerintah bisa dibuat dan pemerintah bisa didorong melalui parlemen. Kenapa ini penting, karena komposisi parlemen saat ini memungkinkan aspirasi kaum perempuan memungkinkan untuk masuk, walaupun itu masih sangat tipis.

 

Menurut ketentuannya, terdapat 30% kuota keanggotaan perempuan dalam calon anggota legislatif dalam sebuah partai politik. Kendati saat ini, keanggotaan DPRD dari kalangan perempuan masih minim, namun isu perempuan dan kemiskinan sudah menjadi perbincangan utama sejak era reformasi hingga sekarang. Artinya, kepedulian dan sensitiffitas gender dan kemiskinan dari anggota DPRD sangat dipentingkan. Tanpa dorongan dari pihak parlemen akan sulit program-program yang pro pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan perempuan untuk diwujudkan.

 

Perempuan di parlemen di semua tingkatan harus berpartisipasi aktif atau minimal mengawasi setiap langkah terobosan yang dilakukan pemerintah guna menurunkan resiko kemiskinan di Sumsel. Peranan perempuan parlemen cukup strategis untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan. Perempuan di parlemen ikut serta dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan fungsi-fungsi yang harus dilakukan, yakni legislasi, pembiayaan (budgeting), dan pengawasan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap arah perkembangan gerakan meningkatkan kesejahteraan perempuan.

Biar bagaimanapun, ketimpangan gender masih menjadi pemicu kemiskinan kaum perempuan, belum lagi kasus korupsi yang marak merampas hak-hak atas perempuan. Ini menunjukkan kurang optimalnya fungsi anggota dewan yang sebagian mindsetnya masih konservatif. Selain kurang serius dan peka juga anaaisis data yang minim dan perda-perda diskriminatif.

Parlemen memiliki kewenangan dalam hal anggaran dan pengawasan. Dalam penganggaran bisa dengan memprioritaskan anggaran daerah untuk pengentasan kemiskinan secara konkrit, mengedepankan peran perempuan. Sementara pada mekanisme pengawasan bisa dengan pengawalan usulan dalam RPJMD dan dalam pelaksanaan Perda serta aktifitas SKPD.

Masalah utama justru terletak pada pola pikir (mind set) kalangan anggota DPRD baik yang dari kalangan perempuan maupun laki-laki. Pola pikirnya harus didasarkan pada kepentingan kaum perempuan yang merasakan efek kemiskinan, bukan sebatas kepentingan perempuan dari sisi jenis kelamin. Ini yang minim, sehingga kalaupun ada anggota DPRD yang berasal dari perempuan, namun kecenderungan pola pikirnya bukan untuk membela kaum perempuan yang merasakan efek kemiskinan. Ini masalah mendasar.

Ke depannya kita tentu berharap peran dan aktifitas nyata dari parlemen untuk mendorong dan melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan yang berkaitan langsung dengan kemiskinan. Pengawalan RPJMD, pengawasan pelaksanaan Perda, mendorong munculnya kebijakan Pemda yang mendorong pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan, adalah hal-hal konkrit yang dibutuhkan. Tanpa itu semua, maka kita akan terus menyaksikan potret kemiskinan dan di sisi lain munculnya kebijakan-kebijakan yang patriarkhi. Realitas itu akan terus menghampiri.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *