KPU Banyuasin Merasa tak Bersalah

kpuBANYUASIN, KS-Sengketa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Banyuasin, Selasa (25/6) mendatang mulai disidangkan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuasin pun yakin, bakal memenangkan gugatan yang di daftarkan lima pasangan calon bupati (cabup)-calon wakil bupati (cawabup) tersebut.

Alasannya menurut komisioner  KPU Banyuasin Divisi Teknis, Irma Cristina, apa yang dilakukan KPU Banyuasin selama pelaksanaan pemilukada sudah sesuai dengan prosedur dan tahapan pemilukada. “Kalau pun ada kesalahan teknis, cepat kita perbaiki dan sudah sesuai dengan peraturan,” kata Irma saat dihubungi, kemarin.

“Kami sudah siapkan semuanya, berkas, bukti dan aturan perundangan-undangannya yang menunjukkan bahwa kami tidak salah. Kami yakin akan memenangkan gugatan ini,” tegasnya.

Ia menyebut, semua komisioner dan sekretaris KPU Banyuasin akan terbang ke Jakarta, Senin (24/6) untuk menghadapi sidang perdana sengketa pemilukada Banyuasin itu.

KPU sambungnya, akan menerima dan menjalankan apa pun hasil putusan majelis hakim MK nantinya. Hal ini juga diharapkannya, dilakukan masyarakat Banyuasin.

Selama proses persidangan berjalan, masyarakat di Bumi Sedulang Setudung tersebut dihimbaunya untuk bersikap tenang dan kondusif tanpa melakukan tindakan yang bersifat anarkis.

Terkait keputusan  KPU Banyuasin Nomor  60/KPTS/KPU Kab-006.435.368/VI/2013, tentang diskualifikasi pasangan cabup-cawabup nomor urut 1, Yan Anton-Supriono, Irma mengatakan SK itu dibuat dibawah ancaman massa.

“Saat itu KPU dikepung massa, informasinya ada massa yang bawa cuka parah (asam sulfat). Kami terpaksa mengikituti tuntutan itu, dengan mengeluarkan SK diskualifikasi bagi pasangan nomor urut 1,” jelasnya.

Karna SK itu cacat hukum, SK tersebut kemudian dicabut dengan SK Nomor 62 yang menetapkan pasangan Yan Anton-Supriono sebagai pasangan cabup-cawabup Banyuasin terpilih.

Keputusan KPU inilah sebut Irma,  yang membuat lima pasangan lainnya tidak puas hingga menggugat ke MK melalui kuasa hukumnya, Alamsyah Hanafiah. “Prosedurnya memang harus begitu, jika tidak puas dengan keputusan KPU prosedurnya bisa menggugat ke MK bukan dengan melakukan tindakan anarkis. Kita berharap Banyuasin, tetap kondusif,” ucapnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, lima pasangan cabup-cawabup Banyuasin yakni pasangan Agus Saputra-Sugeng, Hazwar Bidui-Agus Sutikno, Arkoni-Nurmala Dewi, Askolani- Idasril, dan pasangan Slamet-Syamsuri menggugat putusan KPU Banyuasin ke MK.

Kelima pasangan ini melalui kuasa hukumnya, Alamsyah Hanafiah mengatakan ada tiga materi gugatan yang diajukan ke MK. Pertama, meminta majelis hakim MK membatalkan hasil rekapitulasi KPU Banyuasin yang dilakukan di KPU Sumatera Selatan (Sumsel).

Kedua, meminta MK untuk membatalkan pemilukada Banyuasin dan melakukan pemilukada ulang. Ketiga, meminta MK mendiskualifikasi pasangan cabup-cawabup nomor urut 1, Yan Anton-Supriono.

Disamping gugatan ke MK, Alamsyah menyebut kliennya juga sudah melaporkan adanya indikasi korupsi pada penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Banyuasin untuk pemenangkan salah satu pasangan cabup-cawabup. “Temuan ini, sudah kami laporkan ke Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) dan Polda Sumsel,” tukasnya.

Teks    : Diding Karnadi

Editor  : Dicky Wahyudi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *