BLSM dan Dilema Guru Honorer

OLEH SARONO P SASMITO

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) Sulistiyo menyayangkan guru honorer tak masuk dalam bagan penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Padahal guru hononer layak mendapat BLSM lantaran gajinya justru jauh di bawah UMR (Upah Minimum Regional) buruh.
Ironisnya Kementerian Keuangan memberi alasan guru honorer tak layak dapat BLSM karena ada label guru. Padahal, jika dilihat dari kesejahteraannya, nasib guru honorer jauh lebih menyedihkan dibanding buruh, karena hanya digaji antara Rp300 ribu-Rp 500 ribu sebulan. Kondisi seperti ini bukan hanya terjadi di Jakarta atau kota-kota lainnya tetapi juga terjadi di Sumatera Selatan.
Kita mengharapkan PB PGRI benar-benar dapat membawa persoalan itu dalam Kongres Guru yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada 1-5 Juli 2013 mendatang. Keberadaan guru honorer tidak boleh dianggap angin lalu karena jumlahnya sudah mencapai hampir 1 juta orang.
Oleh karena itu amat miris kalau pemerintah menutup mata soal nasib guru honorer yang dibutuhkan tenaganya, tetapi diabaikan kesejahteraannya. Apalagi status guru honorer terjadi karena dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah menerapkan kebijakan zero untuk pengangkatan guru baru. Padahal setiap tahun ada ratusan guru yang pensiun, meninggal atau pindah. Akibat kekosongan guru itulah kemudian sekolah atau daerah mengangkat guru berstatus honorer. Bukan saja masa depannya yang tak jelas, guru honorer juga dibayar minim. Mereka juga tidak pernah mendapat pelatihan untuk peningkatan kualitas diri.
Padahal pada kenyataannya para guru honorer bisa bertahan, selain kecintaan terhadap profesi, juga ada harapan suatu hari nanti dirinya akan diangkat sebagai PNS. Bahkan ada yang menunggu hingga 20 tahun baru diangkat sebagai guru pegawai negeri sipil (PNS).
Padahal PB PGRI juga pernah mengusulkan guru honorer agar diberi tunjangan profesi senilai Rp500 ribu per bulan untuk memperbaiki kesejahteraannya. Alokasi dananya pun tak besar yaitu sekitar Rp 6 triliun untuk satu tahun anggaran.
Tak perlu sebesar 1 bulan gaji seperti halnya penerima tunjangan profesi guru PNS, cukup Rp 500 ribu per bulan. Hal itu sudah dirasakan membantu kesejahteraan mereka.
Jika tunjangan bagi guru honorer masuk dalam bahasa APBN-Penambahan, maka dananya bisa dibayar per Januari 2014 walaupun dirapel.
Kita mengharapkan Kongres Guru tersebut juga membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan guru mulai dari uji kompetensi guru (UKG) yang belum kelar, tunjangan profesi guru yang masih terkendala hingga peran guru dalam pelaksanaan Kurikulum 2013.
Sebab tanpa peran guru yang baik dan berkualitas maka sangat sangat sulit untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Sedang semua proses pendidikan tersebut tak bias semuanya bertumpu pada guru PNS yang jumlahnya tak bias melingkupi semua satuan pendidikan yang ada di Negara kita. Moga menjadi perhatian bersama.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *