Hadapi Gugatan, KPU Siapkan Rp1,5 M

palu-hakim

Ilst.

 

PALEMBANG, KS-Hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Sumatera Selatan (Sumsel), dipastikan berakhir di meja Mahkamah Konstitusi (MK). Tiga pasangan calon gubernur (cagub)-calon wakil gubernur (cawagub), sudah mendaftarkan gugatan mereka ke MK.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel sendiri, mengaku siap menghadapi gugatan tersebut. Komisioner KPU Sumsel Divisi Keuangan dan Logistik, Kelly Mardiah yang ditemui di ruangan kerjanya, Kamis (20/6) mengatakan, KPU sudah bersiap menghadapi adanya gugatan itu sejak jauh-jauh hari.

“Sejak tahapan pemilukada Sumsel, kita sudah bersiap menghadapi kemungkinan adanya gugatan baik di MK maupun pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Anggaran untuk tim advokasi, sudah kita siapkan Rp1,5 miliar,” jelas Kelly

Menurutnya anggaran yang mereka siapkan tersebut, akan disesuaikan untuk peruntukannya nantinya. Namun kata Kelly, sampai saat ini KPU Sumsel belum mendapatkan pemberitahuan dari MK tentang adanya gugatan tersebut.

“Secara resmi, pemberitahuan dari MK tentang adanya gugatan terhadap hasil pemilukada Sumsel belum kita dapatkan. Kita tahu adanya gugatan, justru baru dari media,” kata Kelly.

Dikatakan Kelly, anggaran untuk advokasi itu sendiri terbilang masih kecil, karena di KPU lain jumlahnya lebih besar. “Di Palembang saja, anggaran untuk advokasinya sekitar dua milliar. Kita hanya satu setengah milliar,”terangnya seraya menjelaskan KPU Sumsel sudah menunjuk kantor hukum Husni Chandra dan Rekan, untuk membela semua kepentingan hukum KPU Sumsel.

Sementara itu Ketua KPU Sumsel, Anisatul Mardiah mengatakan, pihaknya masih menanti pemberitahuan dari MK terkait gugatan yang dilayangkan pasangan cagub-cawagub Sumsel tersebut. Menurutnya,  ia belum tahu kapan proses persidangan tersebut akan dilakukan.

“Sampai sekarang kami belum merima baik secara lisan maupun surat dari MK soal itu, kami telah mengecek langsung gugatan tersebut ke MK melalui tim advokasi KPU Sumsel apa memang telah didaftarkan disana. Namun sampai saat ini kami belum mendapat pemberitahuan atau panggilan dari MK,”katanya.

Dijelaskan Anisatul, pihaknya akan melayani jika ada gugatan tersebut, dan KPU Sumsel yakin telah melaksanakan tahapan Pilkada Sumsel sesuai aturan. “Pada prinsifnya kita siap menghadapinya dan mempertahankan SK yang telah dibuat tentang hasil Pilkda Sumsel,”ucapnya.

Diakui Anisatul, pihaknya tidak bisa menghalangi pihak-pihak tidak puas atas hasil Pilkada Sumsel, yang hendak melakukan gugatan ke MK, karena itu merupakan hak seorang calon. “Ya itu hak mereka yang tidak puas, dan jalurnya menggugat dilakukan di MK. Nanti akan dibuktikan,”bebernya.

Ditambahkan Anisatul, tuntutan calon yang meminta pemilu diulang dinilainya tidak mendasar,”Kalau minta Pilkada ulang banyak yang akan dilakukan, seperti memakan waktu panjang, anggaran besar, buka tahapan dan buka pendaftaran calon lagi,”ucapnya.

Dirinya juga mengungkapkan jika proses rekapitulasi yang dilakukan penyelenggara pemilu pada Pilkada Sumsel tersebut, selama ini tidak ada masalah dan tidak ada komplain pasangan calon.

“Saat rekap tidak ada yang mempermasalahkan perolehan suara, padahal gugatan MK itu substansinya mempermasalahkan hasil perolehan suara pilkada, bukan diluar itu ,”tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Provinsi pasangan nomor urut empat, Alex Noerdin-Ishak Mekki unggul dari 3 pasangan lain, dan ditetapkan sebagai kepala dah terpilih, yang pencoblosan dilaksanakan pada 6 Juni lalu.

Dimana Alex-Ishak memperoleh 1.405.510 suara (37.38 persen), sementara DerMa memperoleh suara 1.258.240 (33,46 persen). Kemudian pasangan Eddy Santana Putra-Wiwiet tatung(ESP-win) memperoleh 695.667 suara atau 18,5 persen, dan pasangan Iskandar-Hafisz hanya memperoleh 400.321 suara atau 10,64 persen. Dimana suara sah sebanyak 3.759.738, tidak sah 141.596 suara dari total 3.901.334 pemilih yang menggunakan hak pilihnya saat itu.

Namun 3 pasangan, ESP-WIN, Iskandar-Hafisz, dan DerMa, pada 18 Juni serentak melakukan gugatan hasil pemilukada Sumsel tersebut ke MK, dan meminta hasil pilkada di Bumi Sriwijaya tersebut dibatalkan.

Teks     : Dicky Wahyudi

Editor  : Imron Supriyadi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *