Berantas Jaksa Nakal

OLEH SARONO P SASMITO

IRONIS  dan memalukan.  Peristiwa itulah yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) ketika tak kurang dari 4.000 guru se-wilayah itu mendesak agar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Baturaja agar beberapa oknum jaksa nakal segera direformasi. Desakan tersebut disampaikan para guru melalui perwakilan guru dalam unjuk rasa guru se Kabupaten OKU di Kantor Kejaksaan Negeri  (Kajari) Baturaja, Kamis (20/6/2013) kemarin.

Di hadapan pihak kejaksaan, para guru yang mengaku sudah tidak tahan lagi dengan intimasi oknum jaksa yang dinilai sering menjadikan para kepala sekolah dan guru bagai ATM mereka. Kami guru ini sudah tak sanggup lagi dan minta supaya Kajari Baturaja segera angkat kaki dari Bumi Sebimbing Sekundang. Demikian kata-kata guru meneriakkan kekesalan mereka.  Sebelumnya para guru tersebut  melakukan aksi jalan kaki dari DPRD OKU ke Kantor Kejaksaan Negeri Baturaja dengan dikawal  Ketua dan Wakil Ketua DPRD OKU.

Kita tentu saja sangat menyayangkan kejadian ini.  Tak pelak ketika Komisi III DPR RI juga mempertanyakan soal maraknya jaksa nakal dalam menangani kasus di daerah termasuk di OKU tersebut kita juga memberikan apresiasi yang positif. Bisa jadi para jaksa di daerah sudah terkontaminasi oleh kepentingan politik, sehingga tidak jarang terjadi kriminalisasi dalam menangani suatu kasus. Kita juga mengharapkan agar tendensi seperti itu tak terjadi. Sebab ada  indikasi bahwa jaksa di daerah sudah terkontaminasi kepentingan politik. Hal  itu dapat dilihat dari banyaknya kasus yang dipaksakan, bahkan seperti menjadi target. Bukan hanya di baturaja Sumatera Selatan, contoh kasus yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Di daerah itu, ada pengusaha toko bangunan yang ditangkap dan langsung disangka korupsi. Nudirman khawatir di masa mendatang orang yang berjualan rokok di pinggir jalan pun dapat ditangkap dan dituduh korupsi.

Menanggapi tudingan itu, Jaksa Agung Basrief Arief dengan tegas membantah. Walau demikian, ia mengakui jika saat ini masih ada jaksa nakal di daerah. “Kami minta agar bukti-buktinya segera disampaikan. Siapa yang dijadikan ATM?  Saya suruh Jamwas (Jaksa Agung Muda Pengawasan) untuk turun, karena saat ini Jamwas sudah punya kewenangan menyidik para jaksa,” ujar Basrief.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Hanura, Syarifuddin Sudding, menuding Kejaksaan kerap menggantung seseorang yang sudah dijadikan tersangka dan dijadikan ‘ATM’.  Bahkan, katanya, setiap terjadi pergantian Kepala Kejaksaan Negeri, kasusnya bukan selesai, tetapi justru diulang lagi.

“Padahal sudah ada ketentuan bahwa penyidikan 120 hari dan pra penuntutan selama 27 hari. Kenapa ini tidak diterapkan?” ujar Ketua Fraksi Partai Hanura tersebut.

Sedangkan Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar menimpali dengan mengatakan banyak jaksa yang ‘nyambi’ karena pendapatannya tidak memadai. Bahkan kalah dengan pendapatan yang diperoleh penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga tidak tergoda untuk urusan rumah tangga.

Kita mengharapkan agar Jaksa Agung dapat benar-benar menyikapi kenyataan tersebut dengan tegas. Tindak jaksa-jaksa nakal itu sehingga tindakan mereka yang merugikan masyarakat luas bias dihentikan. Dengan demikian rasa keadilan masyarakat akan dapat perlindungan.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *