Pemkab OI-Warga Gelar Dialog

Pemkab-OI-beserta-instansi-terkait-melakukan-dialog-dengan-warga-pasca-pembakaran-kantor.-Insert-Kades-Pering-Agus-Salim

Pemkab OI beserta instansi terkait melakukan dialog dengan warga pasca pembakaran | Foto : Junaidi KS

Kades Pering : Jika Salah,Saya Siap Dicopot

INDERALAYA-Satu hari pasca pembakaran kantor PT Gembala Siwijaya, Jajaran Pemkab OI, menggelar dialog terbuka dengan warga Desa Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya, di ruang rapat Bupati Ogan Ilir, Rabu (19/6).

Wakil Bupati OI, H. Daud Hasyim memimpin langsung dialog. Hadir juga dalam dialog tersebut Ketua DPRD OI, Iklim Cahya, kapolres OI, AKBP Deni Dharmapala, Perwira Penghubung (Pabung), 0402 OKI OI, Camat Inderalaya Utara, Jidan, Kepala BPN OI Asnawati, Kades Tanjung Pering, Agus Salim, serta beberapa perwakilan warga Desa Tanjung Pering.

Dalam paparannya, Wakil Bupati OI, H. Daud Hasyim sangat menyayangkan peristiwa peristiwa tersebut. Menurutnya, hal itu tidak akan terjadi jika masyarakat mau  bersabar.

’’Masalah ini sudah mengarah pada tindak pidana, tentunya persoalan ini harus diselesaikan secara hukum, Pemkab OI dalam hal ini tidak bisa ikut campur lagi,’’ Ujar Wabub pada acara  dialog.

Menurut Wabub, dalam pertemuan ini, Bupati Ir H Mawardi Yahya sempat menyampaikan tiga pesannya, yang harus dibahas bersama, agar persoalan ini tidak melebar.

Yakni terkait pembakaran kantor PT Gembala Sriwijaya, masalah lahan yang disengketakan, dan proses hukum harus dipercepat,’’Karena masalah ini sudah mengarah tindak pidana, kita serahkan persoalan ini pada penegak hukum untuk menuntaskannya, apalagi masalah ini sudah ditangani pihak Polda Sumsel,’’ harap Wabub.

Pihaknya meminta kepada masyarakat untuk menenangkan dirinya. ’’Jangan sampai masalah ini terjadi seperti di Payu Putat Prabumuih, dan kepada kades untuk bisa menentramkan warganya,” tuturnya.

Terkait permintaan warga untuk menglengserkan Kades Tanjung Pering Agus Salim, Wabub menjabarkan, Pemkab OI tidak bisa serta merta memenuhi permintaan warga Tanjung Pering, karena untuk menglengserkan seorang Kades harus melalui prosedur. ’’Ada tiga cara kades bisa di copot jabatannya, yakni  mengundurkan dirinya, wafat, dan tertangkap tangan. Diluar dari itu harus melalui prosedur yang jelas,’’ jelasnya.

Sementara Kapolres OI AKBP Deni Dharmapala mengatakan, pihaknya juga menyanyangkan aksi anarkis yang dilakukan warga dengan cara membakar Kantor PT Gembala Sriwijaya

’’Saat ini sudah ada 13 warga yang sudah kita amankan, kalau  pemeriksaan nanti  ke 13 warga tersebut terbukti, maka akan kita tahan untuk diproses, tapi sebaliknya bila tidak terbukti maka akan kita lepaskan. Masalah ini langsung saya laporan kepada Kapolda, dan kapolda memerintahkan untuk mengusut tuntas kasus ini,’’ ujaranya.

Menurutnya, aksi pembakaran itu, diawali aksi pemukulan warga bernama Pawi terhadap Subianto, lalu  warga melakukan aksi demo agar Pawi yang selama ini disebut-sebut sebagai pengusaha kaplingan tanah yang menjadi sengketa lahan di Desa Tanjung Pering, agar segera ditangkap.

’’Kita akan menangkap seseorang harus melalui prosedur tidak bisa langsung tangkap saja,  hanya saja warga tidak mau bersabar. Kita sudah jelaskan Pawi yang melakukan pemulukan akan kita pangggil , namun sudah keburu terjadi pembakaran kantor tersebut,’’jelas Kapolres.

.Sedangkan Ketua DPRD OI Iklim Cahya mengatakan, sengketa lahan yang terjadi di Desa Tanjung Pering ini, memang kedua belah pihak mengaku sama-sama benar, dan setiap kali ditengahi terkesan sudah tidak nyambung lagi,’’Untuk itu kita harapkan permasalah yang terjadi di Desa Tanjung Pering, harus diserahkan kepada proses hukum, sehingga hasilnya bisa jelas,’’ katanya.

Sementara itu,  M Sani Ujang, salah satu warga yang juga mantan Kades Tanjung Pering  mengatakan, sengketa lahan di Desa Tanjung Pering yang berujung dengan pembakaran kantor PT Gembala, sudah tidak bisa diselesaikan lagi secara musyawarah.

’’Masalah ini sudah berlangsung 20 tahun, rapat sudah 40 kali pertemuan, tapi tidak membuahkan hasil, jadi kita tunggu saja proses hukumnya, untuk membuktikan siapa yang salah,’’ ujar M Sani Ujang.

Terpisah, Kades Tanjung Pering, Agus Salim menegaskan dirinya siap dihukum dan bertanggung jawab apabila dirinya bersalah dalam permasalahan ini.  “Saya gentleman! Kalau saya salah, siap dihukum. Siap dicopot jadi kades,” tegasnya, usai dialog.

Menurutnya, permasalahan mengenai lahan yang disengketakan selama ini, Kades menganggap warga sudah menjual tanah tersebut. Selain itu, surat-surat tanah yang sudah diterbitkan melalui prosedur yang sudah sesuai. Bahkan, dia juga menganggap, warga yang mengajukan surat-surat untuk membuat sertifikat atas lahan, juga tidak pernah dipersulit atau diperlambat, selalu diproses.

“Saya melayani, surat yang diajukan tidak pernah terlambat. Apabila saya salah saya minta untuk membuktikan secara hukum. Apabila warga memiliki bukti atau dokumen, serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib,” ujarnya.

Teks : Junaedi Abdillah

Editor : Imron Supriadi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *