Bolos, Anggota Dewan Dipotong Gaji

gedung-dpr

Ilst Gedung DPR RI | Foto : Dok KS

PALEMBANG, KS-Kinerja dan disiplin anggota dewan, selama ini selalu menjadi kritikan masyarakat. Pasalnya, fasilitas yang diterima para wakil rakyat tersebut tidak berimbang dengan kinerja yang mereka tunjukkan.

Namun kedepannya, para anggota dewan ini tidak bisa lagi berleha-leha. Karena disiplin anggota dewan bakal diperketat. DPR RI, kini tengah merevisi kode etik anggota dewan.

Dalam kode etik yang tengah digodok tersebut menurut Wakil Ketua BK DPR RI, Abdul Wahab Dalimunte, ada pasal yang mengatur kehadiran anggota dewan. “Jika anggota dewan tidak hadir, harus jelas kenapa. Kalau sakit, harus ada surat dokter. Mereka yang tidak absen, akan dipotong gajinya,” jelas Dalimunte ketika dibincangi usai berdialog dengan anggota BK DPRD Sumsel, Rabu (19/6).

Tak hanya itu saja bentuk sanksi, bagi anggota dewan yang absen menjalankan tugasnya.  Dalam kode etik yang tengah dirancang itu, akan ada sanksi tegas lainnya. Saat ini sambungnya, dalam kode etik DPR RI, sanksi yang diberikan kepada anggota dewan yang bolos paling berat hanya dipindahkan ke komisi lainnya.

Saksi itu kata Dalimunte, ternyata tidak ditakuti. Sehingga masih banyak wakil rakyat di senayan yang membolos. Apakah kode etik ini nantinya, akan mengikat ke semua anggota dewan lainnya termasuk di kabupaten, kota dan provinsi ?, Dalimunte menjawab ya. “Kode etik itu kan sifatnya undang-undang (UU), sehingga sifatnya mengikat semua,” ungkapnya.

“Kedepan, etika anggota DPR perlu diperbaiki. Kita harapkan BK DPRD Sumsel juga tidak segan menjalankan kode etik, bagi anggota DPRD Sumsel agar dapat menghasilkan anggota dewan yang mumpuni dalam hal intelektualitas, bukan sekadar mumpuni keuangannya,” jelasnya seraya menyebut, kedepan penilaian kinerja anggota anggota dewan akan diukur dengan sistem persentase.

Teks      : Dicky Wahyudi

Editor  : Imron Supriyadi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *