Komisi I Minta Penjelasan KPU

Suasana-rapat-dengar-pendapat-Komisi-I-DPRD-Sumsel-dengan-KPU-Sumsel-dan-Bawaslu-Sumsel-(2)

Suasana Rapat dengar pendapat Komisi I DPRD sumsel dengan KPU Sumsel dan Bawaslu Sumsel | Dok KS

PALEMBANG, KS-Kisruh yang terjadi dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Banyuasin dan Empat Lawang, beberapa waktu lalu mengundang perhatian Komisi I DPRD Sumsel.

Komisi I, menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, Selasa (18/6). Kepada KPU dan Bawaslu, Komisi I meminta penjelasan terjadinya kisruh dalam pemilukada di Banyuasin dan Empat Lawang.

Wakil Ketua Komisi I, Ali Rasyid mengatakan saat ini banyak informasi simpang siur yang beredar di masyarakat terkait pemilukada di Empat Lawang dan Banyuasin.

“Di Banyuasin, KPU Banyuasin sebelumnya sudah mengeluarkan keputusan yang mendiskualifikasi pasangan cabup-cawabup nomor urut, Yan Anton Ferdian-Supriyono. Terlepas dari benar atau tidaknya SK KPU Banyuasin itu, SK tersebut kemudian dibatalkan setelah berkonsultasi dengan KPU Sumsel. Apakah langkah KPU Sumsel itu, bagian dari pengawasan atau justru intervensi,” kata Ali Rasyid.

Menanggapi ini, Ketua KPU Sumsel, Anisatul Mardiah menjelaskan, SK KPU Banyuasin tentang diskualifikasi tersebut walau tidak dicabut juga cacat hukum. “SK tentang diskualifikasi tersebut tidak prosedural, dan dibuat dibawa tekanan massa. Saat SK dibuat, kantor KPU Banyuasin dalam kepungan massa. KPU tidak bisa mendiskualifikasi pasangan calon, diskualifikasi bisa dilakukan jika ada putusan pengadilan,” jelasnya.

Soal rekap suara yang dilakukan di kantor KPU Sumsel, Anisa menyebut itu dilakukan karena KPU Banyuasin, tidak sanggup melakukan rekap di Banyuasin maka rekap dipindahkan ke kantor KPU Sumsel. “Begitu juga dengan rekap pemilukada Empat Lawang, dengan alasan keamanan sehingga dipindahkan ke Palembang,” ujarnya. (adv)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *