Pemilukada Banyuasin Didesak Diulang

banyuasin-demo

Foto Kisruh Pemilukada Banyuasin | Dok KS

PALEMBANG, KS-Hasil rekapitulasi suara pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) dan penetapan pasangan Yan Anton Ferdian-Supriyono sebagai pasangan terpilih calon bupati (cabup)-calon wakil bupati (cawabup) Banyuasin oleh KPU Banyuasin, 12 Juni lalu dipersoalkan.

Lima cabup-cawabup Banyuasin, Agus Saputra-Sugeng, Hasbi-Agus Sutikno, Arkoni-Nurmala Dewi (Annur), Askolani-Idasril (Adil), Slamet-Syamsuri (PASS) melalui kuasa hukumnya, Alamsyah Hanafiah akan  menggugat keputusan KPU Banyuasin itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Alamsyah menyebut, keputusan KPU tersebut cacat hukum. Karena sejak awal proses pemilukada Banyuasin, juga cacat hukum. “Keputusan KPU Banyuasin, jelas-jelas cacat hukum. Karena sejak awal, sudah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan salah satu pasangan secara sistematis dan terstruktur,” kata Alamsyah dibincangi, Jumat (14/6).

Karenanya sebut Alamsyah, lima pasangan cabup-cawabup Banyuasin itu akan menggugat keputusan KPU ke MK. Dalam gugatan yang akan dilayangkan, bukan hasil perolehan suara yang akan dipersoalan namun akan meminta MK melakukan pemilukada ulang.

Alasannya jelas Alamsyah, sejak sebelum putaran pemilukada sudah dilakukan kecurangan. Berbagai kecurangan ini, bentuknya beragam mulai dari politik uang, intimidasi aparatur desa, pelibatan pegawai negeri sipil (PNS) dan lainnya.

“Malah pada malam sebelum hari pencoblosan, ditemukan formulir C2 KWK ukuran besar yang dibuat menguntungkan pasangan nomor urut 1, Yan-San. Dalam formulir itu, pada kolom total jumlah suara, justru dibuat total perolehan suara pasangan nomor urut 1. Sedangkan total suara untuk pasangan lainnya tidak ada,” ungkapnya.

Formulir C2 KWK ini, dicetak oleh KPU Banyuasin dan sudah disebar di 1.905 tempat pemungutan suara (TPS) di 304 desa di Banyuasin. Pada malam tersebut juga sambungnya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) langsung memeriksa anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK).

DPRD Banyuasin pun sambungnya, sempat melakukan investigasi terhadap persoalan itu dan menemukan kecurangan tersebut di beberapa TPS lainnya. “Ini jelas, ada kecurangan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Percuma jika kami menggugat perolehan suara, karena sejak awal prosesnya sudah salah. Masa, formulir C2 KWK yang dicetak dengan uang negara justru dibuat untuk menguntungkan pasangan Yan-San,” ungkap Alamsyah.

Alamsyah juga menambahkan, ia memiliki bukti adanya money politic yang dilakukan pasangan Yan-San. Ada beberapa warga, yang sudah membuat peryataan diatas materai mengaku menerima uang Rp100 ribu dari tim sukses pasangan Yan-Sas.

Alamsyah juga mempersoalkan, pengalihan rekapitulasi suara dari aula Mapolres Banyuasin ke kantor KPU Sumsel. “Setelah usai mereka suara pemilukada Sumsel, KPU Banyuasin menunda rekapitulasi suara pemilukada Banyuasin sampai batas waktu tidak ditentukan. Anehnya, tiba-tiba mereka mereka suara pemilukada Banyuasin di KPU Sumsel tanpa pemberitahuan ke saksi pasangan calon lainnya. Ada apa ini,” tanya Alamsyah.

Ia juga menjelaskan, selain menggugat ke MK sambung Alamsyah, ia bertindak atas nama kliennya juga melaporkan komisioner KPU Banyuasin ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Kami juga akan melaporkan dugaan penyalahgunaan keuangan negara oleh KPU Banyuasin, ke polisi,” tegasnya.

Kapan gugatan tersebut akan disampaikan ?, Alamsyah menyebut masih menunggu salinan dua surat keputusan (SK) dari KPU Banyuasin. “Sampai saat ini, salinan SK tentang hasil rekapitulasi suara dan SK tentang penetapan pasangan terpilih belum diterima klien kami. Sehingga kami, belum bisa mengajukan gugatan,” ujarnya.

Apakah gugatan yang diajukan tidak akan melebihi batas waktu, 3 hari pasca pentepan yang dilakukan KPU Banyuasin ?. Alamsyah memastikan tidak. Sebab sampai saat ini, kedua SK itu belum ada. “Sesuai aturan KPU, harus memberikan salinan putusan SK mereka itu kepada pasangan calon lainnya. Sampai saat ini, salinan itu belum ada sehingga tidak bisa dikatakan melebihi batas waktu,” tegasnya.

Alamsyah yakin, dengan bukti-bukti yang mereka miliki maka majelis hakim MK akan mengabulkan gugatan tersebut. “Langkah kami juga didukung oleh DPRD Banyuasin, sehingga kami sangat yakin gugatan itu akan dikabulkan,” tukasnya.

Teks     : Dicky Wahyudi

Editor  : Imron Supriyadi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *