Kisruh Pemilukada Banyuasin Semua Pihak Harus Menahan Diri

demo-banyuasin

Demo Pemilukada Banyuasib | Dok KS

PANGKALANBALAI, KSKisruh  Pemilukada  Bupati  dan Wakil Bupati  Banyuasin ternyata belum sepenuhnya tuntas. Berbagai kontroversi masih muncul  usai  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuasin  yang membatalkan pasangan Yan Anto Ferdian-Suman Asra. Pembatalan itu dicabut oleh KPU Provinsi Sumsel. Kemudian KPU Provinsi Sumsel juga akan mengambil alih pelaksanaan tugas KPU Banyuasin.

Menyikapi kisruh tersebut Staf Ahli  Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banyuasin, Ir. H Ruslan Ismail, MM, MH  angkat bicara.  Dia mengaku prihatin dengan kisruh Pemilukada  Banyuasin yang berkepanjangan.

Mantan Ketua Panwaslu  Provinsi Sumsel ini menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab, sehingga terjadi tindakan anarkis.

“Seharusnya tindakan anarkis tersebut tidak perlu terjadi kalau massa dari para pendukung calon kandidat bisa mengesampingkan emosi,” ujarnya.

Adanya isu yang mengatakan KPU dan Panwaslu Banyuasin berada dalam intervensi dari salah satu kandidat Cabup, Ruslan menegaskan, jika pihaknya sebagai penyelenggara pesta demokrasi Pemilukada  sudah melakukan yang terbaik.

“Seharusnya kita bisa menyikapi segala sesuatunya dengan sebijaksana mungkin dan secara profesional,” katanya.

Bukan hanya itu, semua pihak yang terlibat di dalam proses Pemilukada  ini, seperti pasangan kandidat sudah mengerti dan paham akan mekanisme dan prosedur Pemilukada oleh karena mereka diharapkan dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan anarkis.

“Jika salah satu pasangan kandidat pasangan Cabup dan Cawabup Banyuasin merasa tidak puas dan terzolimi bisa menempuh jalan yang lebih baik lagi dengan melihat sejauh mana pelanggaran yang dilakukan oleh calon kandidiat yang lain. Baik itu menempuh jalur hukum maupun mengajukan gugatan kepada KPU dan Panwaslu,” tandasnya.

Jika pelanggaran ada pada penyelenggara Pemilukada dalam hal ini KPU dan Panwaslu, sambungnya, pasangan kandidat bisa meneruskan masalah ini kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) yang diketuai oleh Prof Dr Jimly Asidiqi, SH.

“Dimana penyelenggara yang terlibat pelanggaran akan dikenakan sanksi mulai dari sanksi ringan berupa teguran tertulis sampai dengan sanksi tegas diberhentikan secara tidak hormat jika terbukti imparsial (diskriminatif -red),” ujarnya.

Sedangkan jika pelanggaran ada pada perselisihan hasil Pemilukada, lanjutnya, pasangan kandidat bisa meneruskan masalah ini ke jalur Mahkamah Konstitusi (MK). “Jika pelanggaran ada pada masalah administrasi pemilu, maka bisa diteruskan ke Pengadilan Tata Usaha (PTUN).  Selama jalannya proses Pemilukada  Cabup dan Cawabup Banyuasin, Panwaslu sudah bekerja secara aspiratif, kooperatif dan tanpa diskriminatif. Dalam hal ini Panwaslu tidak bisa diintervensi dan ditekan oleh salah satu pasangan calon kandidat,” tandasnya.

Untuk itu, lanjut Ruslan, ia meminta kepada masyarakat agar tenang dan tidak melakukan provokasi dan terprovokasi dengan masalah yang ada saat ini.

“Tetaplah tenang, semua berjalan dengan sewajarnya, jangan lagi terjadi konflik berkepanjangan,” ujarnya seraya menambahkan, bahkan Panwaslu sudah menindaklanjuti adanya oknum kades (Wakidi -red) yang kedapatan melakukan orasi untuk memilih calon kandidat tertentu dan itu termasuk tindak pidana. “Berkasnya sudah P21,” tukasnya.

Apalagi saat ini proses Pemilukada Banyuasin belum final penentuannya maka dia mengharpkan  semua pihak agar dapat menahan diri dan tidak mengeruhkan situasi. Kalau hal itu terjadi maka rakyat yang akan menjadi korban.

Teks: Junaidi Abdillah

Editor: Sarono P Sasmito




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *