Atribut Miliaran Rupiah Akan Dibuang

baleho-cagub

Ilst.

Ribuan atribut itu, menumpuk di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Palembang. Jika biasanya, berbagai atribut yang di sita polisi penegak peraturan daerah (perda) ini memusnahkannya dengan cara dibakar. Namun untuk atribut pemilukada ini, Pol PP tidak akan membakarnya. 

“Ada tumpukan atribut sosialisasi dan kampanye, milik pasangan calon gubernur (cagub)-calon wakil gubernur (cawagub) yang kita sita. Kalau di rupiahkan, mungkin nilainya miliaran. Atribut itu tidak kita bakar, namun hanya akan kita buang ke tempat pembuangan akhir (TPA), “jelas Kepala Sat Pol PP Kota Palembang, Aris Saputra ketika dibincangi, Kamis (13/6) di ruang kerjanya.

“Tumpukan baliho dengan beragam ukuran dan bentuk ini,  berisi gambar para kandidat dan calon sehingga tidak etis untuk dibakar. Pemusnahan atribut kampanye itu,  tidak berbeda dengan memusnakan minuman keras (miras),”jelasnya memberikan alasan.

Sebenarnya kata Aris, mereka menawarkan berbagai atribut sosialisasi dan kampanye itu untuk diambil kembali oleh tim sukses masing-masing pasangan calon. Namun, tidak juga diambil sehingga mau tidak mau harus dibuang Pol PP ke  TPA.

Lebih jauh Aris menjelaskan, penertiban atribut kampanye selama lebih kurang enam bulan tersebut terdiri dari berbagai jenis, mulai dari spanduk, umbul-umbul, berner, baliho hingga reklame yang terdiri ukuran kecil hingga besar.

Atribut itu disita di 28 titik, khususnya jalan-jalan protokol yang harus steril dari atribut kampanye seperti Jalan Sudirman, Merdeka, Kapten A Rivai, POM IX, Veteran, fly over Simpang Polda serta Kolonel Barlian. Begitu juga jalan poros arah Bandara SMB II Palembang, Jalan A Yani dan lainnya yang mengarah ke pusat kota.

“Kita melakukan penertiban setiap hari dimana ditemukan ada pelanggaran pemasangan spanduk, baliho dan umbul-umbul yang melanggar di median jalan akan kami tertibkan,”katanya.

Masih kata Aris, penertiban di prioritaskan dititik yang strategis atau jalan protokol sesuai sesuai dengan Perwali No. 9 Tahun 2009 dan Perda No.7 tahun 2010 tentang Ketertiban Publikasi Politik. “Ini semua berdasarkan Perwali Nomor  9 Tahun 2009 dan Perda Nomor 7 tahun 2010 tentang Ketertiban Publikasi Politik, serta Keindahan Kota,”tukasnya.

Teks    : Alam Trie Putra

Editor  : Dicky Wahyudi

Atribut Miliaran Rupiah Akan Dibuang




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *