Sudah 17 Kali Pelanggaran PNS Dilingkungan Pemkot Palembang

PALEMBANG, KS-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kota (pemkot) Palembang, ternyata banyak belum disiplin. Fakta ini setidaknya ditunjukkan dengan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palembang.

BKD mencatat,  di 2013 sampai akhir Mei lalu sudah terjadi pelanggaran sebanyak 17 kali yang dilakukan oleh para abdi negara itu. Jenis pelanggarannya menurut Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Administrasi Perizinan Pegawai, BKD Kota Palembang, Lysta Arisna, ada tiga yakni  pelanggaran disiplin ringan, sedang dan berat.

“Dari 17 pelanggaran disiplin tersebut, semua kategori ada disana. Baik ringan, sedang maupun berat,”jelas Lysta ketika dibincangi di ruang kerjanya, Selasa (12/6).

Namun menurut Lysta, dibandingkan tahun lalu, angka pelanggaran yang terjadi tahun ini menurun. Tetapi itu kata Lysta, baru memasuki semester pertama. Bisa saja di semester kedua, jumlah pelanggaran justru meningkat.

“Data yang kami miliki, di 2012 terjadi 47 pelanggaran. Sementara 2011, jumlahnya cukup kecil hanya 24 pelanggaran. Sementara tahun ini, di semester pertama sudah terjadi 17 pelanggaran,” bebernya.

Di singgung soal pelanggaran disiplin selama masa kampanye baik pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Kota Palembang maupun pemilukada Sumsel, Lysta mengaku, pihaknya tidak menerima laporan satupun pelanggaran selama kampanye tersebut.  “Namun kami tidak mengetahui, jika ada laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau ke pihak kepolisian. Itu di luar wewenang kami,” ucapnya.

Sementara itu, Kasubdit Penegakan Hukum Kepegawaian, BKD Kota Palembang, Novarida menghimbau masyarakat untuk ikut membantu BKD mengawasi disiplin PNS.

Jika ada pelanggaran yang dilakukan PNS dilikungan pemkot, Novarida menghimbau masyarakat untuk melaporkannya ke BKD sehingga bisa di proses. “Kalau laporan saja tidak ada, bagaimana mau memproses. Jika memang ada pelanggaran PNS, kami harapkan segera melapor namun juga disertakan bukti yang lengkap sehingga bisa diproses,”terangnya.

Ia memastikan, setiap PNS yang terbukti melanggar pasti akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Sebelum sanksi diberikan, BKD akan menyerahkan berkas pelanggaran PNS itu ke wali kota. Selanjutnya BKD tindak lanjuti perkara, kemudian PNS yang melanggar tersebut dipanggil untuk di BAP, setelah itu baru ketahuan kesalahan yang dilakukan “Sanksi yang kami berikan, bisa teguran secara tertulis, lisan sampai pemecatan secara tidak terhormat,”tukasnya.

Teks    : Alam Trie Putra

Editor  : Dicky Wahyudi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *