Romi Bantah tak Lagi Jalankan Tugas

PALEMBANG, KS-Saat ini berkembang isu tak sedap, terhadap kinerja Wakil Wali Kota (Wawako) Palembang, H Romi Herton. Saat ini, berkembang isu kalau Wali Kota Palembang terpilih itu sudah tidak lagi konsentrasi menyelesaikan masa jabatannya sebagai wawako.

Romi dikabarkan, sudah jarang ke kantor sejak pelaksanaan pemililhan umum kepala daerah (pemilukada) Palembang, April lalu. Namun kabar tersebut, dibantah oleh Romi.

Dihubungi, Selasa (11/6), Romi dengan santai menanggapi isu miring tersebut.  “Saya ke kantor terus selama ini, kecuali dulu waktu masa kampanye pemilukada Palembang. Hari ini (Selasa), saya izin karena ada urusan di Jakarta,” kata Romi saat dihubungi via telpone, kemarin.

Romi menyebut, selama ini ia tetap menjalankan tugasnya sebagai wawako sebagaimana mestinya. “Kalau tidak percaya, bisa cek langsung di pemerintahan kota (pemkot),”ujarnya.

Sementara itu Kepala Sub Bidang (Kasubdit) Penegakan Hukum Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palembang, Novarida mengatakan, jabatan sebagai wali kota maupun wawako merupakan jabatan politis. Sehingga siapa saja yang mengemban jabatan tersebut, berhak mengajukan izin cuti.

“Siapapun yang mengemban amanah sebagai wali kota maupun wawako, berhak mengajukan izin cuti yang dinamakan cuti di luar tanggungan negara,”jelas Novarida saat dibincangi di ruang kerjanya, kemarin.

Menurut Novarida, izin cuti bukanlah suatu hal yang salah. Namun, ketika pejabat mengajukan izin tersebut, harus ada penggantinya yang menjalankan tugas sebagai pengganti pejabat yang cuti tersebut. “Biasanya ketika kepala daerah mengajukan izin, pasti ada wakil yang ditunjuk untuk menjalankan tugas,”terangnya.

BKD sambungnya, juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peneguran apapun, karena wewenang BKD hanya bisa menegur Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain dari PNS, tidak bisa.  Sementara wali kota atau wawako tegasnya, tidak digolongkan sebagai PNS tetapi sebagai jabatan politis.

“Jangankan kepala daerah atau wakil kepala daerah, tenaga honorer saja kita tidak bisa menegurnya karena bukan PNS. Peraturan perundang-undangannya berbeda,” tukasnya.

Teks    : Alam Trie Putra

Editor  : Dicky Wahyudi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *